Pertama Kalinya Belanja Daerah Pemprov Bali Capai Angka Rp7,281 Triliun

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Pertama Kalinya Belanja Daerah Pemprov Bali Capai Angka Rp7,281 Triliun

Selasa, 19 November 2019, 08:00 WITA Follow

beritabali.com/ist

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan postur APBD Semesta Berencana Tahun 2020 dirancang dengan prinsip kehati-hatian atau prudent, sehingga lebih sehat dan lebih berkualitas.

[pilihan-redaksi]
"Di satu sisi dilakukan dengan upaya-upaya mengoptimalkan pendapatan daerah, dan di sisi lain dengan melakukan efisiensi dan penghematan dalam belanja daerah," ucapnya menyampaikan Pendapat Akhir Kepala Daerah pada Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019 DPRD Provinsi Bali, di Gedung Dewan di Denpasar, Senin (18/11).

Ia menambahkan, alokasi anggaran benar-benar difokuskan untuk mendukung program prioritas serta program yang bersifat produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, besaran defisit yang merupakan selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, dihitung secara terukur, cermat dan solutif.

Mantan anggota DPR RI itu mengatakan untuk pertama kalinya Belanja Daerah Provinsi Bali di APBD mencapai angka Rp 7,281 triliun.

"Dalam satu tahun meningkat sebesar Rp 781 miliar atau 12% dibandingkan dengan APBD tahun 2018 sebesar Rp 6,5 triliun," katanya. Adapun Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar Rp 362 miliar atau 10,6% dalam 1 tahun dibandingkan dengan APBD tahun 2018.

Di sisi lain, Pemprov Bali juga melakukan terobosan efisiensi dan penghematan anggaran yang totalnya mencapai sebesar Rp 209 miliar untuk kegiatan bukan prioritas, seperti perjalanan dinas, kegiatan rapat, acara seremonial, dan kegiatan lain yang tidak produktif.

"Dengan postur APBD yang semakin sehat dan berkualitas tersebut, diharapkan akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran, penurunan angka kemiskinan, dan penurunan kesenjangan antarkelompok masyarakat dan antarwilayah," ujar Gubernur Koster menjelaskan.