Pemulihan Pariwisata, Bali Bebas Pajak Hotel dan Restoran

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Pemulihan Pariwisata, Bali Bebas Pajak Hotel dan Restoran

Dampak Corona

Rabu, 26 Februari 2020, 08:20 WITA Follow

beritabali.com/ traveloka

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Pemerintah Pusat telah mengeluarkan kebijakan yang sangat penting dalam membantu pemulihan pariwisata dan perekonomian pasca merebaknya virus corona tersebut terhadap jumlah wisatawan mancanegara. Salah satunya kebijakan meniadakan pungutan pajak hotel dan restoran atau PHR selama 6 bulan.

[pilihan-redaksi]

Kebijakan meniadakan pungutan pajak hotel dan restoran atau PHR ini merupakan satu dari empat kebijakan penting yang dikeluarkan pemerintah pusat di Jakarta, dalam membantu pemulihan pariwisata dan perekonomian.

Dalam kebijakan Ketiga, pemerintah menyatakan sepuluh destinasi pariwisata yang tersebar di 33 Kabupaten/Kota tidak dipungut pajak hotel dan restoran (sebesar 10%) selama 6 (enam) bulan. Sepuluh destinasi pariwisata tersebut yaitu: Danau Toba, Yogyakarta, Malang, Manado, Bali, Mandalika, Labuan Bajo, Bangka Belitung, Batam, dan Bintan. Sebagai gantinya, Pemerintah Pusat akan memberikan hibah sebesar Rp. 3,3 Triliyun kepada sepuluh destinasi pariwisata.

Kebijakan penting lainnya dalam membantu pemulihan pariwisata dan perekonomian adalah Pertama, Pemerintah memberikan tambahan anggaran sebesar Rp. 298,5 Milyar untuk insentif airline dan travel agent dalam rangka mendatangkan wisatawan asing ke dalam negeri.

Kedua, untuk wisatawan dalam negeri diberikan sebesar Rp. 443,39 Milyar insentif dalam bentuk diskon sebesar 30% potongan harga untuk 25% seat per pesawat yang menuju ke sepuluh destinasi wisata.

Keempat, dalam APBN juga tersedia anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pariwisata sebesar Rp. 147 Milyar yang akan dikonversi menjadi hibah ke daerah-daerah untuk memacu pariwisatanya.

"Terkait kebijakan tersebut, atas nama Pemerintah Provinsi Bali bersama pemangku kepariwisataan dan seluruh masyarakat Bali menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Pusat atas kebijakan yang telah diambil untuk mengatasi dampak penyakit virus corona terhadap perekonomian Bali," ujar Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Putu Astawa, dalam keterangan pers (25/2/2020).

Lebih lanjut dikatakan, dalam rangka mempercepat pemulihan kondisi pariwisata Bali, Gubernur Bali akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan mengundang Bupati/Walikota se-Bali dan para pemangku kepentingan pariwisata Kabupaten/Kota se-Bali untuk merumuskan program aksi yang akan diterapkan dalam jangka pendek dan jangka menengah.

Merebaknya isu penyakit virus corona telah berdampak terhadap penurunan jumlah wisatawan ke Bali, khususnya wisatawan Tiongkok. Jumlah wisatawan Tiongkok yang datang ke Bali merupakan jumlah terbesar kedua (18,2%) setelah wisatawan Australia dari total jumlah kunjungan wisatawan ke Bali sebanyak 6,3 juta. Penurunan wisatawan Tiongkok tersebut sangat dirasakan oleh para pelaku usaha Pariwisata seperti: hotel, perjalanan wisata, transport wisata, pemandu wisata, dan pengrajin oleh-oleh Bali.

Penurunan jumlah kunjungan wisatawan Tiongkok juga berdampak langsung terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota se-Bali terutama Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Gianyar, dan Klungkung. Lebih jauh penurunan jumlah wisatawan mancanegara ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Bali karena sektor pariwisata memberikan kontribusi lebih dari 50% terhadap PDRB Provinsi Bali.