Netanyahu Pecat Menhan, Puluhan Ribu Warga Israel Demo Gila-Gilaan

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Netanyahu Pecat Menhan, Puluhan Ribu Warga Israel Demo Gila-Gilaan

Senin, 27 Maret 2023, 13:28 WITA Follow

beritabali.com/cnnindonesia.com/Netanyahu Pecat Menhan, Puluhan Ribu Warga Israel Demo Gila-Gilaan

BERITABALI.COM, DUNIA.

Puluhan ribu warga Israel melakukan aksi unjuk rasa buntut pemecatan Menteri Pertahanan Yoav Gallant oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Aksi unjuk rasa di Tel Aviv dan kota-kota besar lainnya terus berlanjut. Selain di depan kantor parlemen, unjuk rasa juga dilakukan di depan rumah pribadi Netanyahu di Yerusalem.

CNN melaporkan bahwa para demonstran melakukan berbagai aksi, mulai dari membakar ban hingga menutup akses jalan.

Para pengunjuk rasa memprotes Netanyahu yang memecat Gallant. Menhan itu dipecat setelah menentang rencana amandemen sistem peradilan Israel yang dicanangkan pemerintahan Netanyahu.

Menurut Gallant, perombakan sistem peradilan berisiko terhadap keamanan negara.

"Saat ini, demi negara kita, saya bersedia mengambil risiko apa pun dan membayar berapa pun harganya," kata Gallant dalam pidato di televisi, seperti diberitakan Al Jazeera.

Kekhawatiran risiko keamanan negara tak hanya datang dari Gallant. Israel sudah didera krisis politik berbulan-bulan gara-gara rencana Netanyahu untuk merombak sistem peradilan itu.

Kekhawatiran yang sama juga sudah disampaikan para pemimpin bisnis, mantan kepala keamanan, hingga menarik perhatian Amerika Serikat dan negara-negara sekutu lainnya.

Dalam rancangan undang-undang terbaru yang diusulkan Netanyahu, lembaga eksekutif akan diberikan lebih banyak kendali atas penunjukan hakim bahkan memberi wewenang bagi parlemen untuk membatalkan keputusan Mahkamah Agung.

Netanyahu dan sekutunya juga mengklaim rencana amandemen ini akan mengembalikan keseimbangan lembaga yudisial dan eksekutif Israel.

Namun para kritikus menilai RUU itu justru akan menghilangkan sistem check-and-balances dan memusatkan kekuasaan di tangan koalisi pemerintahan.

Bahkan Netanyahu dituding memiliki konflik kepentingan, lantaran ia kini tengah berada dalam pusaran kasus korupsi.

"Yang ingin dilakukan pemerintah bukan membenahi atau mengamandemen sistem peradilan agar lebih adil. Justru sebaliknya, mereka ingin mengambil kembali sistem peradilan," kata anggota Knesset dari partai sayap kiri Hadash, Ofer Cassif.

Pascapemecatan Gallant, belum diketahui siapa yang akan menggantikan posisi Menhan Israel.(sumber: cnnindonesia.com)