Wacana Subsidi Biaya Sekolah Swasta di Badung, Ini Kata Ketua DPRD

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Wacana Subsidi Biaya Sekolah Swasta di Badung, Ini Kata Ketua DPRD

Sabtu, 15 April 2023, 20:02 WITA Follow

beritabali/ist/Wacana Subsidi Biaya Sekolah Swasta di Badung, Ini Kata Ketua DPRD.

BERITABALI.COM, BADUNG.

Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengatakan pihaknya selaku lembaga legislatif akan memulai pembahasan merancang regulasi subsidi biaya operasional bagi sekolah swasta.

Hal ini untuk menjembatani ketimpangan perolehan siswa antara sekolah negeri dan swasta di tingkat SMP maupun SMA atau SMK di Kabupaten Badung.

Menurutnya, Regulasi ini akan mengatur sekolah mana yang mendapat bantuan pembiayaan yang ditentukan sesuai klaster.

"Pekan depan akan kami bahas. Solusi ini harus dibuatkan rumahnya (regulasi) bagi pemerintah untuk mendukung dari segi pembiayaan, mensubsidi biaya (operasional) di sekolah swasta," jelasnya, Jumat (14/4/2023).

Dirinya mengatakan, pemerintah wajib memperhatikan efisiensi anggaran, karena itu perlu rancangan penerimaan subsidi pembiayaan sesuai dengan klaster sekolah baik rendah, sedang, dan tinggi.

Indikator klaster itu juga memperhatikan berapa jumlah guru, jumlah siswa, serta operasional, dan komponen lainnya di sekolah. Dengan kata lain, kata dia, harus melihat kondisi di masing-masing sekolah.

"Ini yang kami akan klaster supaya tidak salah. Kami berikan subsidi terhadap sekolah yang kategorinya klaster tinggi, kan salah? Harus disesuaikan dengan kondisi di sekolah masing masing. Saat ini rencananya kami bantu dengan nama BOS inisiatif," bebernya.

Dirinya menyampaikan, inisiatif ini muncul atas keluh-kesah perolehan peserta didik sekolah swasta yang tiap tahun merosot. Pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Badung menemuinya di gedung DPRD Badung.

Dirinya menjelaskan, krisis siswa yang dialami sekolah swasta di Badung bukanlah masalah baru, dan terjadi juga di daerah lain. Keringanan biaya di sekolah negeri memicu animo masyarakat. Praktis, sebagian sekolah swasta tidak dapat jatah murid tiap tahunnya.

"Orang tidak masalah nanti mau sekolah negeri-swasta, sama saja diringankan (biaya). Itu harapannya. Jadi tidak berdesak-desakan di sekolah negeri karena gratis, karena murah. Jadi karena tidak bayar, di swasta pun bisa," cetusnya.

"Ini sudah kewajiban pemerintah untuk memajukan pendidikan. Ini terobosan berani di Indonesia. Kita harus berani asalkan regulasi jelas. Kami akan bahas itu," tutup Parwata.