Utang Pemprov Rp1,5 Triliun dan Tingginya Angka Bunuh Diri di Bali Jadi Sorotan

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Utang Pemprov Rp1,5 Triliun dan Tingginya Angka Bunuh Diri di Bali Jadi Sorotan

Senin, 23 September 2024, 17:20 WITA Follow

beritabali/ist/Utang Pemprov Rp1,5 Triliun dan Tingginya Angka Bunuh Diri di Bali Jadi Sorotan.

BERITABALI.COM, DENPASAR.

I Putu Indra Mandhala Putra, Pimpinan Daerah (Pimda) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), mengungkapkan keprihatinannya terhadap proyek infrastruktur yang dilaksanakan di era gubernur sebelumnya.

Ia menekankan bahwa pembangunan menara Thuryapada dan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Klungkung meninggalkan utang yang cukup besar, mencapai Rp1,5 triliun yang cicilannya dipotong langsung dari Dana Alokasi Umum (DAU) Rp250 miliar per tahun yang harus dibayar per tahun.

Menurutnya, meskipun perencanaan jangka panjang penting, perhatian terhadap kebutuhan mendesak rakyat, terutama masyarakat miskin, tidak boleh diabaikan.

Mandhala Putra menggarisbawahi bahwa tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat sangat mendesak. “Kondisi ini membuat Pemprov Bali harus menanggung utang lebih dari Rp250 miliar setiap tahun, yang berdampak langsung pada program pendidikan, termasuk diberangusnya sekolah Bali Mandara,” ungkapnya.

Ia juga menyayangkan kurangnya solusi yang konkret untuk rakyat selama pandemi Covid-19, di mana banyak warga hanya menerima surat imbauan tanpa adanya bantuan yang nyata.

Lebih lanjut, ia menyoroti tingginya angka bunuh diri di Bali yang kini menjadi yang tertinggi secara nasional, sebuah refleksi dari masalah kemiskinan ekstrem yang melanda daerah ini.

“Pemimpin seharusnya fokus pada nasib rakyat, bukan hanya mengejar proyek dan investor,” tegasnya.

Melalui pernyataannya, Mandhala Putra berharap agar kebijakan pemerintah ke depan lebih berpihak kepada rakyat dan mampu menciptakan solusi yang nyata untuk masalah yang dihadapi masyarakat Bali.