Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Selasa, 27 Oktober 2026
GA dan WA Mesadu ke DPRD Buleleng, Minta SK Pemberhentian Dicabut
beritabali/ist/GA dan WA Mesadu ke DPRD Buleleng, Minta SK Pemberhentian Dicabut.
BERITABALI.COM, BULELENG.
Berbagai upaya dilakukan oleh GA dan WA agar SK pemberhentian sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dicabut oleh Bupati Buleleng.
Didampingi kuasa hukum hingga orangtua, keduanya mendatangi DPRD Buleleng pada Senin (15/9) untuk mesadu. Kedatangan mereka diterima oleh Wakil Ketua DPRD Buleleng, Made Jayadi Asmara.
Dalam pertemuan itu, MS selaku ayah WA berharap agar Bupati dapat meninjau kembali sanksi pemberhentian. Menurutnya, hingga saat ini belum ada bukti hukum tetap yang menyatakan WA dan GA melakukan perbuatan asusila.
"Kan harus ada pembuktian dulu. Jika terbukti anak saya melakukan itu (berzinah) silakan saja (pecat). Tapi nyatanya di kepolisian pun, laporannya dihentikan karena tidak cukup bukti," tegasnya.
Baca juga:
Administrasi Bermasalah, Gugatan Dua Mantan ASN Buleleng Diduga Selingkuh di PTUN Dicabut
MS menilai keputusan Bupati terlalu tergesa-gesa karena sanksi langsung dijatuhkan tanpa peringatan terlebih dahulu.
"Setidaknya tunggu hasil penyelidikan polisi. Atau panggil anak kami dan berikan peringatan terlebih dahulu. Bagaimana dengan ASN lain kalau terjadi hal yang begitu, apakah karena viral akan langsung dipecat?," keluhnya.
Sementara itu, kuasa hukum GA dan WA, I Wayan Sudarma, menyebut kedatangannya ke DPRD Buleleng untuk meminta dewan menggunakan fungsi pengawasan. Ia menilai SK pemberhentian Bupati jauh dari asas umum pemerintahan yang baik.
"Apabila perbuatan yang dituduhkan kepada kedua klien kami tidak terbukti secara hukum, mestinya Bupati mencabut surat keputusannya itu. Ini berpotensi melanggar HAM, khususnya hak seseorang untuk mendapatkan pekerjaan dan hak mendapatkan penghidupan yang layak," tegasnya.
Sudarma menambahkan, jika SK tersebut tidak dicabut, pihaknya siap mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). "Kami siap menempuh upaya hukum sampai titik darah penghabisan," katanya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Buleleng Made Jayadi Asmara menyebut keluhan GA dan WA akan dibahas bersama Ketua DPRD Buleleng.
"Kami apresiasi kedatangan mereka ini sebagai ciri demokrasi di Buleleng masih hidup. Keluhan mereka akan kami bahas secara kelembagaan bersama Ketua DPRD. Apakah nanti akan ada pemanggilan Bupati, itu tergantung keputusan Ketua DPRD," tandasnya.
Sebelumnya, masyarakat Buleleng dihebohkan dengan beredarnya dua video penggerebekan dugaan perselingkuhan yang melibatkan GA dan WA, ASN di Sekretariat DPRD Buleleng. Video berdurasi 2 menit 29 detik dan 1 menit 31 detik itu diunggah akun Facebook Widia Widia pada Rabu (9/7), menampilkan keduanya berada dalam satu kamar bersama adu mulut dengan pengunggah.
"Kalau sudah begini kejadiannya apakah bisa disebut perselingkuhan?? Apakah pantas status beristri tapi satu kamar dengan wanita lain yang tidak lain adalah teman sekantornya?" tulis Widia Widia dalam unggahan tersebut.
Editor: Redaksi
Reporter: bbn/rat
Berita Terpopuler
Mess di Panjer Diserang 19 Orang, Empat Pemuda Luka
Dibaca: 5893 Kali
Perempuan 36 Tahun Akhiri Hidup di Kamar Kos Tulikup Gianyar
Dibaca: 4618 Kali
Rem Blong, Dua Pria Tewas Kecelakaan di Sukasada
Dibaca: 2590 Kali
Telkom Resmi Spin-Off Infrastruktur Fiber ke InfraNexia
Dibaca: 2232 Kali
Menkum Dorong WIPO Buat Standar Global Royalti, Karya AI Tak Dilindungi
Dibaca: 2207 Kali
ABOUT BALI
Misteri Lontar Lombok yang Tersimpan di Museum Dukuh Penaban Karangasem
Nyenuk Ngingkup di Tampaksiring Kembali Digelar Setelah 48 Tahun
Guruh Sudah Meramal Overtourism Bali pada Lagu "Chopin Larung" 1975
Ban Truk Meledak, Sopir Tewas di Rest Area Pekutatan
