Bali akan segera memiliki desk khusus pelayanan perizinan, termasuk yang terhubung dengan platform OSS, sebagai upaya mempercepat konsolidasi pusat dan daerah dalam mengendalikan arus investasi. 

Hal ini mengemuka dalam pertemuan antara Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, di Jayasabha, Denpasar, Jumat (14/11).

Pertemuan tersebut membahas penguatan tata kelola investasi, penertiban penanaman modal asing (PMA), serta sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah agar lebih efektif di lapangan.

Wamen Todotua menegaskan perlunya keseimbangan antara masuknya modal asing dengan kontribusi nyata kepada masyarakat Bali.

“Kita harus menyeimbangkan sekaligus menertibkan para pemodal asing agar tidak hanya berbisnis, tetapi juga memberi kontribusi nyata untuk daerah dan negara,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat tengah menyiapkan desk khusus perizinan untuk Bali, yang akan menjadi kanal konsolidasi untuk mempercepat penertiban izin. Desk ini diharapkan menyelesaikan berbagai kendala teknis yang selama ini terjadi dalam proses perizinan.

“Konsolidasi pusat dan daerah harus cepat. Perizinan berisiko, termasuk yang melalui platform OSS (Online Single Submission,red), harus lebih terarah, terukur, dan dipercepat,” jelasnya.

Dalam pemaparannya, Todotua menyebut Kabupaten Badung sebagai penyumbang realisasi investasi terbesar di Bali, dengan pertumbuhan PMA mencapai 102 persen.

“Asal investor terbesar berasal dari Singapura, disusul Rusia, Australia, Perancis, dan Hongkong,” ujarnya.
Ia menegaskan pemerintah tidak ragu mencabut izin investor nakal.

“Sudah ada ratusan izin yang kami cabut. Mulai dari yang merugikan UMKM hingga yang melanggar kearifan lokal. Pusat dan daerah tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Perlindungan bagi usaha lokal harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik rencana pembentukan desk khusus tersebut. Ia menilai Bali saat ini membutuhkan pengendalian ketat terkait arus investasi, terutama izin yang masuk melalui sistem OSS.

"Ada yang memakan usaha kerakyatan seperti rental dan penginapan. Tidak benar misalnya kalau pemilik rental motor orang asing," ungkapnya.

Koster juga menyoroti praktik manipulasi kapasitas restoran dan usaha pariwisata yang kerap menyimpang dari izin.

“Dalam izin tertulis kapasitas sekian kursi, tapi di lapangan jauh lebih banyak. Kami sudah melakukan evaluasi. Ada regulasi baru, dan kini penerapan di lapangan harus benar-benar terkendali,” ujarnya.

Ia menegaskan tiga prioritas pengendalian investasi di Bali: evaluasi agar investasi bernilai di atas Rp10 miliar, menjaga UMKM dari intervensi investasi besar, serta melarang penggunaan lahan produktif, terutama sawah.

“Alih fungsi lahan di Bali sudah tinggi. Kalau dibiarkan, dalam 10 tahun ekosistem akan rusak dan sumber pangan terancam. Ini akan kami perketat,” tegasnya.

Selain itu, Gubernur Koster menyoroti maraknya vila ilegal yang tidak membayar pajak.

“Tidak adil bagi mereka yang tertib. Saya akan tindak tegas yang nakal dan mendukung yang tertib. Kita dukung investasi, tapi harus terkendali dan tidak ada ampun bagi yang melanggar,” katanya.

Ia menekankan pentingnya keselarasan kebijakan pusat dan daerah, termasuk melalui Panitia Khusus TRAP yang dibentuk DPRD dan Pemprov Bali.

“Investasi jangan mengambil jatah masyarakat lokal. Kita harus pastikan ini berjalan tegas dan tanpa pandang bulu,” jelasnya.

Koster juga menyampaikan rencana penerbitan Surat Edaran (SE) baru sebagai payung teknis pengendalian investasi di Bali.

“Saya ingin memutus masalah investasi nakal ini. Kita butuh investasi, tetapi yang benar,” tutup Koster.

Kunjungan kerja tersebut menghasilkan kesepahaman untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah, memastikan investasi di Bali berjalan lebih bersih, tertib, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.