Komang Sujana Pimpin MDA Karangasem, Fokus Redam Konflik Adat

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Komang Sujana Pimpin MDA Karangasem, Fokus Redam Konflik Adat

Senin, 15 Desember 2025, 21:58 WITA Follow

beritabali/ist/Komang Sujana Pimpin MDA Karangasem, Fokus Redam Konflik Adat.

BERITABALI.COM, KARANGASEM.

Meski pengukuhan resmi belum dilaksanakan, I Komang Sujana telah dipercaya untuk menahkodai Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Karangasem. Kepercayaan tersebut diberikan melalui mekanisme musyawarah mufakat.

Sebagai Bendesa Adat Duda, Komang Sujana menyatakan komitmennya untuk segera bergerak menangani berbagai persoalan adat yang selama ini menjadi perhatian krama desa adat di Karangasem. Ia menilai, dinamika dan tantangan adat harus direspons dengan langkah cepat namun tetap mengedepankan kebijaksanaan.

Menurutnya, prioritas utama kepemimpinannya adalah mencari solusi atas beragam persoalan desa adat, mulai dari konflik antar desa adat, persoalan internal, hingga tapal batas wilayah adat yang kerap memicu gesekan di masyarakat. Seluruh persoalan tersebut harus ditangani secara terstruktur dan berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Bali.

Untuk mempercepat proses penyelesaian, MDA Karangasem di bawah kepemimpinannya akan membentuk sejumlah kelompok kerja (pokja). Pokja tersebut meliputi pokja wicara atau mediasi, pokja hukum, serta pokja pendampingan desa adat yang diharapkan menjadi ruang dialog dan penyelesaian yang adil bagi seluruh desa adat.

"Pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya. Kami akan segera melakukan koordinasi dan meminta arahan guna memastikan setiap langkah yang diambil sejalan dengan regulasi serta kepentingan krama desa adat," ujarnya, Senin (15/9/2025).

Dengan jumlah desa adat di Kabupaten Karangasem yang mencapai 190 desa, Komang Sujana berharap ke depan seluruh desa adat dapat hidup rukun, harmonis, dan terbebas dari konflik yang berpotensi mengganggu kehidupan sosial dan adat istiadat di daerah tersebut.