Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (FISHUM) Universitas Ngurah Rai (UNR) menggelar The 1st International Conference Public Policy, Gender Equality, Disability, and Social Inclusion: Towards the Achievement of the 2030 SDGs, Selasa (16/12/2025). 
Konferensi internasional ini menjadi ruang strategis membahas kebijakan publik yang berkeadilan dan inklusif di tengah tantangan global menuju pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Konferensi tersebut diselenggarakan bekerja sama dengan Yayasan Bali Sruti, Institut KAPAL Perempuan, dan Forum Kajian Gender. Melalui forum ini, berbagai pemikiran, riset, dan pengalaman advokasi dihimpun untuk memperkuat perjuangan keadilan serta kesetaraan gender, termasuk bagi kelompok disabilitas dan masyarakat rentan.

Direktur Institut KAPAL Perempuan, Budhis Utami, menilai tantangan kesetaraan gender di Indonesia masih besar karena kuatnya budaya patriarki dan belum optimalnya implementasi kebijakan yang ada.

“Ini tantangan di Indonesia sampai sekarang masih kuat. Karena, budaya patriarkinya masih kuat, Indonesia beragam tapi potensi terpecah-pecah masih tinggi. Kemudian, kebijakan yang sudah ada untuk keadilan, kesetaraan dan keberagaman belum dijalankan dengan baik,” ungkap Budhis Utami.

Ia menjelaskan, konferensi ini membahas sejauh mana kebijakan publik mampu mendorong perubahan nyata, terutama bagi perempuan dan kelompok miskin yang selama ini termarjinalkan. Dari diskusi tersebut diharapkan lahir rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap keadilan sosial.

“Melaui konferensi ini, kami harapkan akan ada semacam rekomendasi dalam hal kebijakan apa yang harus direview. Selain itu, edukasi kepada masyarakat seperti apa dalam konteks sosial budaya kita yang masih patriarki. Kemudian, bagaimana memperkuat kepemimpinan perempuan dan kelompok marjinal," kata dia.

"Lalu, bagaimana advokasi kita di tingkal global untuk bisa membangun kesetaraan gender dan inklusif di negara kita. Demokrasi dan kemajuan suatu negara tidak akan terjadi jika tidak ada kesetaraan gender serta tidak ada penghargaan terhadap keberagaman identitas di Indonesia,” pungkasnya.

Dalam konferensi ini, sebanyak 70 artikel ilmiah dipresentasikan dan dikelompokkan dalam sejumlah tema, antara lain kebijakan sosial dan kultural, kebijakan global melalui SDGs, kepemimpinan perempuan, serta reformasi kebijakan. Forum ini juga diikuti peserta dari berbagai negara seperti Malaysia, India, Australia, dan Rusia.

Sementara itu, Rektor Universitas Ngurah Rai, Prof. Dr. Ni Putu Tirka Widanti, M.M., M.Hum., menegaskan bahwa Program Studi Administrasi Publik FISHUM telah mengadopsi kurikulum berbasis gender sebagai bagian dari komitmen akademik terhadap kesetaraan.

“Bagaimana kesetaraan gender itu bisa diupayakan setara mungkin. Kami juga berharap, konferensi internasional ini tidak berhenti sampai disini saja, tapi bisa berlanjut kedepannya,” ungkapnya.

Urgensi konferensi ini juga diperkuat oleh data global. Indeks Gender SDGs Equal Measures 2030 mencatat hampir 40 persen negara mengalami stagnasi atau kemunduran capaian kesetaraan gender pada periode 2019–2022. Bahkan, tanpa percepatan signifikan, dunia diperkirakan baru mencapai kesetaraan gender dalam 97 tahun ke depan.

Temuan UNDP melalui Gender Social Norms Index 2023 juga menunjukkan masih kuatnya bias gender di masyarakat, termasuk anggapan bahwa laki-laki lebih layak menjadi pemimpin politik. Kondisi ini menegaskan pentingnya transformasi kebijakan publik yang berjalan seiring perubahan norma sosial.

Sejumlah tokoh nasional dan internasional hadir sebagai pembicara pleno, di antaranya Prof. Dr. Ni Putu Tirka Widanti, M.M., M.Hum., Aarushi Khana dari Equal Measures 2030 India, Farid Muttaqin, Dr. Rosalia Sciortino Sumaryono, serta Misiyah dari Institut KAPAL Perempuan Indonesia.