Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, Pemerintah Provinsi Bali bersama Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali terus memperkuat langkah antisipatif pengendalian inflasi, khususnya menghadapi dinamika tahun 2026.

Sebagai wujud sinergi, TPID Provinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi pada 26 Januari 2026. Rapat dipimpin langsung Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Butet Linda H. Panjaitan. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala BPS Provinsi Bali, Kepala Bulog Provinsi Bali, Polda Bali, TPID Kabupaten/Kota IHK se-Bali, anggota TPID Provinsi Bali, serta Perumda Kabupaten/Kota IHK di Bali.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi Provinsi Bali pada Desember 2025 tercatat sebesar 2,91 persen (year on year), masih terkendali dalam sasaran inflasi 2,5±1 persen dan sedikit lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,92 persen. Kontributor utama inflasi berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 1,53 persen, sehingga menjadi fokus utama pengendalian ke depan.

Atas berbagai upaya pengendalian yang telah dilakukan, Provinsi Bali mampu mencatatkan kinerja inflasi yang relatif baik dengan menempati peringkat ke-18 secara nasional pada tahun 2025. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas sinergi TPID antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, BPS, Bulog, Perumda, serta Satgas Pangan dalam menjaga stabilitas harga di tengah dinamika ekonomi daerah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali memaparkan sejumlah tantangan inflasi sepanjang 2025, di antaranya faktor cuaca, meningkatnya volatilitas harga komoditas pangan, serta tingginya inflasi pangan di sejumlah wilayah seperti Sumatera dan Jawa. Kondisi tersebut turut memengaruhi pergerakan harga komoditas hortikultura di Bali.

Memasuki tahun 2026, tantangan pengendalian inflasi diperkirakan semakin kompleks. Beberapa faktor yang perlu menjadi perhatian antara lain potensi penyebaran penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) pada ternak sapi, kondisi cuaca yang tidak menentu, serta rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) pada Februari hingga Maret yang berpotensi meningkatkan tekanan permintaan dan harga pangan.

BPS menegaskan kesiapan pasokan pangan menjadi kunci utama pengendalian inflasi, mengingat pola historis menunjukkan peningkatan permintaan masyarakat pada periode HBKN. Sementara itu, Bulog Provinsi Bali menyampaikan bahwa ketersediaan stok pangan strategis saat ini berada dalam kondisi aman.

Bulog Provinsi Bali juga menyatakan kesiapan mendukung stabilisasi harga melalui optimalisasi distribusi serta sinergi dengan program Gerakan Pasar Murah guna menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Menjelang HBKN Triwulan I 2026, TPID Provinsi Bali memperkuat langkah jangka pendek, terutama pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang menjadi penyumbang inflasi terbesar.

Dalam rapat tersebut, Butet Linda H. Panjaitan menyoroti peningkatan volatilitas inflasi di sejumlah wilayah sentra produksi. Kabupaten Tabanan tercatat mengalami kenaikan volatilitas dari 0,54 persen pada 2024 menjadi 0,82 persen, dengan pola serupa juga terjadi di Badung dan Singaraja. Volatilitas yang tinggi dinilai berpotensi meningkatkan ketidakpastian harga dan perlu dimitigasi secara sistematis.

Untuk mengantisipasi ketidakpastian tersebut, strategi pengendalian inflasi end-to-end dari hulu hingga hilir terus diperkuat. Peran Perumda di sisi hulu dioptimalkan untuk mendukung produktivitas petani sekaligus sebagai offtaker guna menjaga kesinambungan pasokan, termasuk kerja sama dengan KDKMP serta penguatan suplai ke SPPG dari sisi hilir.

Selain itu, program pengendalian inflasi pangan diharapkan mampu menjadi langkah strategis berbasis aksi nyata di lapangan. Sekretaris Daerah Provinsi Bali menekankan pentingnya penguatan sinergi lintas instansi dalam TPID, terutama dalam mengantisipasi peningkatan permintaan menjelang HBKN Imlek, Nyepi, serta Ramadhan dan Idulfitri pada Triwulan I 2026.

Penguatan peran Perumda sebagai offtaker juga didorong melalui perluasan kerja sama dengan desa serta dukungan pembiayaan perbankan guna memberikan kepastian pasar bagi petani. Upaya stabilisasi harga akan terus diperkuat melalui dukungan sarana dan prasarana pascapanen, penguatan kerja sama antarwilayah, serta pengawasan distribusi secara berkelanjutan oleh Satgas Pangan. Seluruh Kabupaten/Kota IHK di Bali sepakat memperkuat ketersediaan pasokan melalui perbaikan masa tanam, perluasan KAD, serta pelaksanaan operasi pasar yang terkoordinasi dan terjadwal.