Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Minggu, 25 Oktober 2026
DPRD Buleleng Soroti Penyegelan SDN 4 dan 5 Kubutambahan
beritabali/ist/DPRD Buleleng Soroti Penyegelan SDN 4 dan 5 Kubutambahan.
BERITABALI.COM, BULELENG.
Kasus penyegelan SDN 4 dan SDN 5 Kubutambahan yang terjadi beberapa waktu lalu mendapat perhatian serius dari DPRD Buleleng.
Anggota Komisi IV DPRD Buleleng, Nyoman Dhukajaya, menegaskan persoalan tersebut seharusnya bisa dicegah jika pendataan dan pencatatan aset pendidikan dilakukan secara tertib sejak awal.
Dhukajaya mengungkapkan, dalam berbagai rapat, pihaknya sejatinya telah memberi sinyal agar persoalan status lahan sekolah segera diselesaikan oleh Disdikpora Buleleng. Mengingat selain SDN 4 dan SDN 5 Kubutambahan, sengketa lahan seperti ini juga terjadi di beberapa sekolah di Buleleng.
“Ini sudah saya sampaikan di rapat-rapat sebelumnya, agar segera diselesaikan. Dinas pendidikan harus mendata dan mencatat semuanya," katanya.
Selain itu, Dhukajaya juga mempertanyakan proses terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan sekolah tersebut. Ia menilai perlu ada penelusuran lebih lanjut terkait peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penerbitan sertifikat tersebut.
“Kami akan turun ke sekolah, akan kami telusuri kok bisa BPN menerbitkan SHM. Akan kami pertanyakan juga dengan BPN. Tidak menutup kemungkinan ada novum atau perjanjian-perjanjian lama yang perlu dibuka kembali untuk mengungkap duduk perkara sengketa lahan ini," ujarnya.
Terkait solusi ke depan, Dhukajaya menekankan pentingnya kejelasan status lahan sebelum pembangunan sekolah dilakukan. Menurutnya, sekolah negeri yang merupakan milik pemerintah daerah, seharusnya memiliki legalitas lahan yang tuntas agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Semua leading sektor yang menangani aset daerah harus mulai dari pencatatan. Status lahan harus jelas dulu sebelum membangun sekolah. Kalau itu negeri dan milik pemerintah daerah, harus jelas dulu legalitasnya, baru bisa menjadi aset daerah,” jelasnya.
Politisi dari partai Golkar ini menyebut, partainya selalu mendorong agar pelayanan dasar untuk masyarakat, khususnya pendidikan berjalan baik dan kondusif. Termasuk memastikan kualitas dan jumlah guru agar terpenuhi.
“Partai kami jelas mendorong agar ekosistem pendidikan bagus, anak-anak bisa belajar dengan baik. Pemerintah daerah juga harus memenuhi kewenangannya, baik dari sisi kualitas maupun jumlah guru, sehingga permasalahan pendidikan dasar bisa tuntas minimal sesuai standar pelayanan dasar,” tandasnya.
Editor: Redaksi
Reporter: bbn/rat
Berita Terpopuler
Mess di Panjer Diserang 19 Orang, Empat Pemuda Luka
Dibaca: 5747 Kali
Perempuan 36 Tahun Akhiri Hidup di Kamar Kos Tulikup Gianyar
Dibaca: 4589 Kali
Rem Blong, Dua Pria Tewas Kecelakaan di Sukasada
Dibaca: 2549 Kali
Telkom Resmi Spin-Off Infrastruktur Fiber ke InfraNexia
Dibaca: 2196 Kali
Menkum Dorong WIPO Buat Standar Global Royalti, Karya AI Tak Dilindungi
Dibaca: 2185 Kali
ABOUT BALI
Misteri Lontar Lombok yang Tersimpan di Museum Dukuh Penaban Karangasem
Nyenuk Ngingkup di Tampaksiring Kembali Digelar Setelah 48 Tahun
Guruh Sudah Meramal Overtourism Bali pada Lagu "Chopin Larung" 1975
Ban Truk Meledak, Sopir Tewas di Rest Area Pekutatan
