Keluhan warga terkait sulitnya mendapatkan LPG 3 kilogram atau gas melon di Kota Denpasar langsung ditindaklanjuti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Denpasar dengan menggelar rapat koordinasi, Rabu (11/2/2026).

Rapat koordinasi tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Pertamina, Hiswana Migas, Polresta Denpasar, hingga agen perwakilan per wilayah guna mencari solusi atas kelangkaan gas subsidi di lapangan.

Kepala Disperindag Kota Denpasar, Ni Wayan Sri Utari, menegaskan bahwa rakor ini bertujuan merespons cepat laporan masyarakat terkait kelangkaan LPG 3 kg. Ia menyebut, salah satu persoalan utama adalah tidak adanya penambahan kuota LPG subsidi, sementara jumlah penduduk dan kepadatan Kota Denpasar terus meningkat.

Pihaknya berharap rakor ini menghasilkan solusi bersama, mengingat pembelian LPG 3 kg masih dapat dilakukan sepanjang pembeli menunjukkan KTP. "Terpenting peruntukannya jelas untuk rumah tangga dan UMKM kecil yang digunakan memasak," ujar Sri Utari.

Ia juga mengingatkan delapan jenis usaha yang dilarang menggunakan LPG subsidi, yakni usaha peternakan, pertanian, tani tembakau, jasa las, batik, binatu atau laundry, hotel, dan restoran. Namun hingga kini belum ada larangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait penggunaan LPG 3 kg.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, memastikan tidak ada pengurangan penyaluran LPG 3 kg untuk wilayah Denpasar. Kuota distribusi tahun 2026 ditetapkan sebesar 50.714 metrik ton atau sekitar 50 juta kilogram per tahun.

Menurutnya, distribusi LPG subsidi masih berjalan normal dan tidak dikurangi. Kekosongan yang terjadi lebih banyak ditemukan di tingkat pengecer, bukan di pangkalan resmi. "Karena itu, kami mengimbau masyarakat membeli di pangkalan resmi agar harga sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi) dan isinya terjamin," jelas Fadjar.

Ia menambahkan, penggunaan KTP dalam transaksi LPG 3 kg di pangkalan masih diberlakukan dengan ketentuan satu KTP satu tabung. Berdasarkan aturan, alokasi LPG 3 kg adalah empat tabung per bulan untuk rumah tangga dan sekitar 15 tabung per bulan untuk UMKM.

Pertamina juga menyatakan siap mendukung pemerintah daerah melalui operasi pasar murah apabila diperlukan. Selain itu, penambahan pangkalan baru akan diprioritaskan di kelurahan atau desa yang masih minim pangkalan resmi.

"Prioritas penerima adalah data desil 1 sampai 7 Kemensos, di luar itu bukan tidak boleh tapi bukan prioritas," tambah Fadjar.

Dari sisi distribusi, Koordinator Wilayah Denpasar Hiswana Migas, I Ketut Sumajaya, menyoroti persoalan data kependudukan yang dinilai belum akurat sebagai penyebab berulangnya masalah kelangkaan LPG subsidi setiap tahun. Banyaknya penduduk pendatang yang tidak tercatat membuat konsumsi LPG sulit diprediksi.

"Penduduk Kota Denpasar datanya tidak pernah akurat karena pendatang banyak yang juga menggunakan LPG subsidi. Distribusi agen ke pangkalan sebenarnya tertib, kalaupun ada pelanggaran biasanya administratif ketidaksengajaan. Namun, pengawasan di tingkat pangkalan memang sulit untuk melarang pembeli secara sepihak," beber Sumajaya.

Dari aspek penegakan hukum, Kasubdit 1 Unit 4 Ditipidter Polresta Denpasar, Bagus Wiguna Prabowo, menyatakan pihaknya telah menerima sejumlah laporan dan sedang melakukan pengembangan. Kepolisian mengedepankan pendekatan humanis terhadap pelanggaran administratif.

"Hanya saja ika ditemukan penyelewengan yang masuk ranah tindak pidana, polisi akan menindak tegas," pungkasnya.