Kasus Jambret Lansia, DPRD Karangasem Desak CCTV Diperbanyak

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Kasus Jambret Lansia, DPRD Karangasem Desak CCTV Diperbanyak

Sabtu, 14 Februari 2026, 10:12 WITA Follow

beritabali/ist/Kasus Jambret Lansia, DPRD Karangasem Desak CCTV Diperbanyak.

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, KARANGASEM.

Aksi penjambretan yang menimpa seorang lansia di kawasan Kerta Sari, Kelurahan Padangkerta, Karangasem, memantik keresahan warga Kota Amlapura.

Peristiwa yang terjadi di ruang publik itu dinilai menjadi sinyal kuat bahwa sistem pengawasan keamanan di sejumlah titik strategis masih perlu diperkuat.

Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, I Wayan Suastika, menegaskan bahwa pemasangan kamera pengawas (CCTV) di titik-titik rawan bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjawab kegelisahan masyarakat.

Menurutnya, korban yang merupakan lansia menunjukkan bahwa kelompok rentan kini tidak luput dari sasaran tindak kriminal jalanan. Kondisi tersebut menjadi alarm bagi pemerintah daerah agar lebih serius menghadirkan rasa aman di ruang publik.

"Karena itu, negara melalui pemerintah daerah harus hadir memberi rasa aman dengan langkah konkret, salah satunya memperbanyak CCTV di ruang-ruang publik," ujarnya Sabtu (14/2/2026).

Ia menilai perkembangan Amlapura sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan harus diimbangi dengan sistem keamanan berbasis teknologi. Keberadaan CCTV tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti ketika terjadi tindak pidana, tetapi juga memiliki efek pencegahan karena dapat membuat pelaku kejahatan berpikir dua kali.

Dewan juga mendorong agar pemasangan CCTV dilakukan secara terintegrasi dengan pusat kontrol atau command center serta terkoneksi langsung dengan aparat kepolisian. Adapun titik prioritas yang diusulkan meliputi jalur protokol, kawasan pasar, pertokoan, fasilitas umum, perbankan, hingga lokasi yang minim penerangan.

"Kami di legislatif siap mendukung dari sisi penganggaran. Tinggal bagaimana pemerintah daerah menyusun perencanaan teknis secara matang agar program ini benar-benar terealisasi dan tidak berhenti pada tataran wacana," imbuhnya.