Bali Dinilai Hadapi Krisis Air, Lahan, dan Overtourism, Koalisi Sipil Desak Moratorium Pariwisata

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Bali Dinilai Hadapi Krisis Air, Lahan, dan Overtourism, Koalisi Sipil Desak Moratorium Pariwisata

Selasa, 7 Juli 2026, 16:35 WITA Follow

beritabali/ist/Bali Dinilai Hadapi Krisis Air, Lahan, dan Overtourism, Koalisi Sipil Desak Moratorium Pariwisata.

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai Bali tengah menghadapi tantangan serius di balik pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata. Selain meningkatnya jumlah wisatawan, mereka menyoroti tekanan terhadap lingkungan, ruang hidup masyarakat, ketersediaan air bersih, hingga kualitas demokrasi di Pulau Dewata.

Pandangan tersebut disampaikan dalam pernyataan sikap bertajuk Grubug Agung Pulihkan Bali & Indonesia yang digelar KEKAL Bali, FRONTIER Bali, dan WALHI Bali. Ketiga organisasi itu menilai Bali berada di persimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Sekretaris Jenderal FRONTIER Bali, I Wayan Sathya Tirtayasa, mengatakan istilah Grubug Agung dipilih untuk menggambarkan kondisi krisis yang tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan demokrasi.

“Kami melihat persoalan yang terjadi di Bali tidak berdiri sendiri. Krisis air, alih fungsi lahan, tekanan terhadap lingkungan, hingga menyempitnya ruang kritik adalah rangkaian persoalan yang saling berkaitan. Karena itu dibutuhkan langkah berani untuk mengubah arah kebijakan,” ujarnya, Senin (06/07/2026).

Koalisi tersebut menilai pertumbuhan industri pariwisata belum sepenuhnya diimbangi dengan tata kelola yang mampu menjaga daya dukung lingkungan. Fenomena overtourism disebut telah mendorong alih fungsi lahan pertanian, meningkatkan volume sampah, serta memperbesar kebutuhan air bersih.

Dalam pernyataannya, mereka mengutip data yang menyebut alih fungsi lahan pertanian di Bali mencapai sekitar 1.125 hektare per tahun. Selain itu, mereka juga merujuk hasil penelitian yang menunjukkan sebagian besar hotel masih mengandalkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan operasional, dengan konsumsi air hotel berbintang mencapai sedikitnya 800 liter per kamar setiap hari.

Atas kondisi tersebut, koalisi mengusulkan moratorium pembangunan pariwisata sebagai langkah untuk mengevaluasi tata kelola sektor pariwisata, memperkuat perlindungan sumber daya alam, serta memastikan pembangunan berjalan sesuai daya dukung lingkungan Bali.

Selain isu lingkungan, organisasi tersebut juga menyoroti kondisi demokrasi yang dinilai menghadapi tantangan. Mereka meminta adanya perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia dan pejuang lingkungan hidup yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik.

Koalisi juga menilai pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi berpotensi meningkatkan biaya hidup masyarakat. Menurut mereka, kondisi tersebut dapat berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok di tengah tekanan ekonomi yang sudah dirasakan sebagian warga.

Melalui pernyataan sikap tersebut, KEKAL Bali, FRONTIER Bali, dan WALHI Bali mendesak pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah konkret, mulai dari moratorium pembangunan pariwisata, memperkuat perlindungan terhadap pembela HAM dan lingkungan, hingga menjaga stabilitas ekonomi agar dampaknya tidak semakin membebani masyarakat Bali.