DPRD Badung Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti Penyusunan Anggaran Lebih Realistis

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

DPRD Badung Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti Penyusunan Anggaran Lebih Realistis

Rabu, 22 Juli 2026, 08:30 WITA Follow

beritabali/ist/DPRD Badung Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti Penyusunan Anggaran Lebih Realistis.

BERITABALI.COM, BADUNG.

DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna masa persidangan ketiga Tahun Sidang 2025–2026 dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati Badung terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Selasa (21/7/2026).

Rapat paripurna tersebut menjadi forum pembahasan atas berbagai masukan dan pandangan fraksi DPRD terhadap pelaksanaan APBD 2025 sekaligus evaluasi terhadap tata kelola anggaran daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Badung, Gusti Anom Gumanti, menyampaikan bahwa Bupati Badung telah memberikan penjelasan atas seluruh saran yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. "Semua saran dari teman-teman Praksi telah di jawab oleh Bapak Bupati," jelasnya, Selasa (21/7/2026).

Ia berharap penyusunan APBD Kabupaten Badung pada tahun-tahun mendatang dapat dilakukan secara lebih baik, realistis, terukur, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

"Kita berharap agar kedepan penyusunan APBD agar lebih realistis lagi, terukur serta paling penting adalah manfatnya untuk masyarakat Badung," harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menjelaskan bahwa berbagai catatan dan saran yang disampaikan masing-masing fraksi DPRD telah dianalisis serta sebagian besar telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

"Beberapa catatan-catatan oleh masing-masing fraksi, kita telah analisa dan telah dicermati, serta secara prinsip tentu, dalam beberapa catatan, dan beberapa saran-saran telah kita laksanakan hanya belum diinformasikan kepada Dewan terhormat," ujarnya.

Menurut Adi Arnawa, pandangan umum anggota DPRD Badung menjadi masukan penting dalam menyempurnakan pelaksanaan program pembangunan daerah, termasuk dalam penanganan persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.

"Tidak salah juga anggota DPRD Badung melalui pandangan umumnya menyampaikan kembali terhadap beberapa hal misal, langkah penanganan banjir yang telah dilakukan," terangnya.

Selain membahas evaluasi APBD, Pemerintah Kabupaten Badung juga terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai proyek strategis yang dibiayai melalui APBD Tahun Anggaran 2026.

"Kita juga telah sempat melakukan kunjungan kerja, guna memonitoring sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan proyek-proyek yang strategis untuk tahun anggaran 2026," tutupnya.