Jumlah kendaraan di Bali terus meningkat di tengah terbatasnya cakupan layanan transportasi publik. Pada 2025, kendaraan yang terdaftar di Bali mencapai 5,2 juta unit, sementara layanan angkutan umum perkotaan di kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) baru menjangkau sekitar 10 persen wilayah.

Kondisi tersebut menjadi sorotan dalam dialog publik Bali Bicara Masa Depan Transportasi Publik Bali yang digelar WRI Indonesia bersama Koalisi Bali Emisi Nol Bersih dan Universitas Warmadewa.

Pertumbuhan kendaraan pribadi dinilai menjadi salah satu persoalan transportasi yang perlu segera mendapat perhatian. Ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi juga berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca di Bali yang disebut mencapai sekitar 43 persen dari total emisi provinsi.

Sekretaris Yayasan Shri Kesari Warmadewa, Ir. I Ketut Sugihantara, M.SA., mengatakan pertumbuhan kendaraan di Bali jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penduduk.

“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Bali, jumlah kendaraan di Bali pada tahun 2025 sudah mencapai 5,2 juta unit yang terdaftar, sementara jumlah penduduk di Pulau Bali sekitar 4,4 juta jiwa. Jumlah kendaraan pribadi lebih banyak dibandingkan penduduknya. Pertumbuhan kendaraan juga disebut mencapai 5 persen per tahunnya, jauh lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk rata-ratanya hanya 1 persen per tahun. Kondisi ini turut berkontribusi pada kemacetan Bali.” Ungkapnya.

Transportasi Publik Baru Menjangkau 10 Persen Wilayah

Di sisi lain, pertumbuhan kendaraan belum diimbangi dengan perluasan layanan transportasi publik. Kawasan Sarbagita yang meliputi Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan saat ini baru memiliki layanan angkutan umum perkotaan yang menjangkau sekitar 10 persen dari total wilayah.

Padahal, transportasi publik memiliki peran lebih luas dari sekadar sarana perpindahan masyarakat. Layanan tersebut juga berkaitan dengan akses warga terhadap pekerjaan, pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar hingga aktivitas sosial dan ekonomi.

Rektor Universitas Warmadewa, Prof. Dr. Ir. I Gde Suranaya Pandit, MP., menilai transportasi publik seharusnya dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

“Untuk mewujudkan transportasi publik yang baik perlu ada tiga fondasi utama, yaitu kebijakan atau regulasi yang kuat, tata kelola yang baik, dan pendanaan yang berkelanjutan. Aspek pendanaan menjadi penting untuk mempertahankan keberlangsungan layanan”imbuhnya.

Penghentian TMD Pernah Berdampak ke Masyarakat

Persoalan keberlanjutan transportasi publik juga tercermin dari sempat terhentinya layanan Trans Metro Dewata (TMD) pada 2025.

Koordinator Forum Diskusi Transportasi Bali (FDTBali), Dyah Roosline, mengatakan penghentian layanan tersebut membuat sejumlah kelompok masyarakat kehilangan akses terhadap moda transportasi yang terjangkau.

“Banyak yang menggunakan layanan transportasi publik ini. Bahkan ketika bus Trans Metro Dewata (TMD) berhenti beroperasi, banyak dari pelajar, teman-teman disabilitas, bahkan masyarakat yang sedang sakit butuh berobat menjadi bingung karena terbiasa menggunakan layanan bus yang terjangkau ini.” ujarnya.

Pengalaman serupa dirasakan masyarakat yang menggunakan TMD untuk menunjang aktivitas ekonomi. Made Suardana, penyandang disabilitas netra, menyebut keberadaan bus tersebut sangat membantu mobilitas sekaligus mata pencahariannya.

“Keberadaan bus TMD ini sangat membantu usaha dan mata pencaharian kami. Bahkan kami bisa bolak-balik 4 kali dengan bus TMD dari Tabanan ke Denpasar. Kami banyak yang berjualan ke Denpasar dan menawarkan jasa pijat. Harapannya jangan sampai bus ini berhenti lagi seperti dahulu dan kalau bisa diperluas layanannya.” ungkapnya.

Sejak April 2025, layanan TMD dijalankan melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) antara Pemerintah Provinsi Bali dengan pemerintah kabupaten/kota di kawasan Sarbagita.

Namun, keberlanjutan skema pembiayaan tersebut menghadapi tantangan setelah terjadi pemangkasan anggaran transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Kota Denpasar, misalnya, masih mengevaluasi kontribusi daerah untuk subsidi layanan TMD kepada pemerintah provinsi.

Subsidi Transportasi Publik Bali Disorot

Bali Bicara Masa Depan Transportasi Publik Bali juga menyoroti besaran anggaran yang dialokasikan untuk subsidi transportasi publik. Bali Transport Decarbonization Project Lead WRI Indonesia, Haiqal Rizaldi, membandingkan alokasi anggaran transportasi publik Bali dengan sejumlah daerah lain.

“Keterbatasan fiskal dari transfer pusat ke Bali berpengaruh pada komitmen subsidi. APBD 2026 Provinsi Bali berada di angka Rp6,3 triliun. Melihat dua contoh kota yang memprioritaskan transportasi publik seperti Jakarta dan Semarang, keduanya menaruh komitmen anggaran sekitar 4,7% dari APBD 2026. Jakarta bahkan mampu melayani sekitar 91,7% populasinya. Kalau Jakarta dirasa belum adil untuk dibandingkan dengan Bali secara fiskal, kita bisa lihat Semarang yang APBDnya di 2026 mirip dengan Bali sekitar Rp5,5 triliun, yang bahkan bisa melayani 60,7% dari populasinya. Sayangnya, Bali saat ini yang terkonfirmasi dari provinsi baru memberikan 0,9% dari APBD 2026 sebagai anggaran subsidi.” ujar Haiqal Rizaldi, Bali Transport Decarbonization Project Lead dari WRI Indonesia.

Menurut Haiqal, peningkatan cakupan transportasi publik akan sulit dilakukan apabila dukungan subsidi belum menjadi prioritas.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Kadek Mudarta, menyebut jumlah pengguna layanan TMD menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan transportasi publik.

“Data kita saat ini menunjukan jumlah penumpang rata-rata harian tembus 5.000 penumpang dari warga Sarbagita, jadi sesungguhnya masuk akal skema pembiayaannya dengan BKK untuk dipikul bersama. Evaluasi layanan tentu menjadi keharusan untuk perbaikan, tetapi bukan semestinya menjadi alasan untuk mengurangi subsidi.” imbuhnya.

Pemprov Bali juga menghadapi sejumlah kendala administrasi dalam pengelolaan layanan. Beberapa inisiatif belum dapat direalisasikan dengan status Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Pemerintah provinsi kini mengupayakan pembentukan BUMD Transportasi sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan layanan TMD.

18 Koridor Trans Sarbagita Belum Terealisasi

Masalah cakupan layanan juga berkaitan dengan rencana pengembangan jaringan transportasi publik yang belum sepenuhnya terealisasi.

Rai Ridarta dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bali menyoroti rencana awal Trans Sarbagita yang mencakup 18 koridor.

“Dari awal layanan transportasi publik di Bali melalui Trans Sarbagita itu direncanakan ada 18 koridor, tetapi jumlahnya tidak tercapai. Seperti terlahir tapi tidak berkembang. Termasuk juga kehadiran TMD yang dulu sempat terhenti. Kurangnya komitmen ini justru menambah pelik persoalan, bagaimana menaikkan minat penumpang sedangkan cakupan layanannya tidak berkembang. Saya berharap ada penambahan koridor baru jelang pengoperasian bus listrik yang dari Korea itu, mungkin seperti Hayam Wuruk ini karena koridor ini sangat berpotensi dan melewati beberapa kampus,” tambah Rai Ridarta dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bali.

Keterbatasan jaringan membuat masyarakat di sejumlah wilayah masih sulit menjadikan transportasi publik sebagai pilihan utama. Kondisi tersebut berpotensi mempertahankan ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.

Keberlanjutan layanan menjadi salah satu kekhawatiran pengguna. Astiti, salah satu peserta dialog, mengaku sangat bergantung pada transportasi publik untuk menunjang aktivitasnya dari Denpasar menuju Ubud.

“Saya minta tolong, layanan ini jangan sampai terhenti lagi seperti tahun 2025. Transportasi publik sangat membantu saya untuk bekerja dari Denpasar ke Ubud, karena tidak ada yang mengantar saya sehingga saya sangat bergantung pada bus ini. Ketika dulu bus terhenti, lebih dari 80% penghasilan saya habis hanya untuk transportasi naik ojol. Saya senang sekali ketika layanan ini kembali berjalan, tolong diperhatikan keberlangsungannya.” ucapnya.

Dukungan terhadap keberlanjutan transportasi publik juga disampaikan anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri. Menurutnya, transportasi publik memiliki kaitan langsung dengan kebutuhan mobilitas masyarakat sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan anggaran.

“Saya kurang sependapat dengan ungkapan bahwa dengan status transportasi publik ini tidak menjadi pelayanan dasar sehingga transportasi publik tidak menjadi prioritas. Padahal keberadaannya memegang peran besar dalam kebutuhan mobilitas sehari-hari. Dari pusat sesungguhnya sudah mengalokasikan dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk digunakan dalam kebutuhan sosial ekonomi, termasuk transportasi publik dan itu wajib. Imbas dari pengurangan transfer dari pusat cukup berdampak, tetapi Bali seharusnya bisa memanfaatkan keunikannya dengan potensi dan sumbangan devisa terhadap negara, untuk meminta perhatian dari pusat terkait subsidi, utamanya transportasi publik.” imbuhnya.

“Walaupun kondisi transportasi publik di Bali saat ini belum ideal, bukan berarti tidak patut diperjuangkan. Hal ini harus terus kita suarakan agar menjadi perhatian. Saya menyerap banyak aspirasi dalam obrolan ini. Komisi V melihat program pemerintah perlu mengarah pada nilai keberpihakan dan inklusif. Ini menjadi perjuangan kita bersama,” tambah Irine.