Denpasar Siapkan Anggaran Trans Metro Dewata Rp15 Miliar di 2027

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Denpasar Siapkan Anggaran Trans Metro Dewata Rp15 Miliar di 2027

Selasa, 15 September 2026, 18:33 WITA Follow

beritabali/ist/Denpasar Siapkan Anggaran Trans Metro Dewata Rp15 Miliar di 2027.

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Pemerintah Kota Denpasar menyiapkan dukungan anggaran untuk menjamin keberlangsungan operasional Trans Metro Dewata (TMD) pada 2027. Besaran anggaran diproyeksikan sekitar Rp15 miliar atau relatif sama dengan dukungan yang dialokasikan Pemkot Denpasar pada 2026.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Denpasar, I Ketut Sriawan, mengatakan dukungan anggaran tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah menjaga keberlangsungan layanan angkutan umum di Kota Denpasar. "Ya, tahun 2026 Pak Wali Kota kan membantu Rp15 miliar," ujar Sriawan.

Untuk 2027, anggaran dukungan terhadap TMD masih dalam tahap persiapan. Namun, nominalnya diperkirakan tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. "Yang tahun depan 2027 masih menganggarkan. Ya, kurang lebih sama,” kata Sriawan, Selasa (15/09).

Menurut Sriawan, dukungan pemerintah dibutuhkan untuk membantu kelancaran operasional angkutan umum sekaligus mendorong perkembangan layanan transportasi publik agar semakin dimanfaatkan masyarakat.

Keberadaan TMD menjadi salah satu upaya menghidupkan kembali penggunaan transportasi umum di tengah kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus meningkat.

Namun, keberlanjutan layanan TMD dinilai tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dari satu pemerintah daerah. Menurut Sriawan, diperlukan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota.

"Ini harus komitmen bersama dari provinsi, kabupaten/kota, pusat. Bahwa ini adalah amanah daripada Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," jelasnya.

Ia menegaskan pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewajiban dalam penyediaan layanan angkutan umum. Karena itu, pola kolaborasi pembiayaan yang selama ini berjalan perlu terus dikembangkan dan diintegrasikan.

Sriawan menambahkan, pengembangan angkutan umum agar menjadi layanan yang produktif dan berkelanjutan membutuhkan sistem transportasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Sementara terkait besaran anggaran TMD pada 2027, Dishub Denpasar menyebut pembiayaan tetap akan disesuaikan dengan kebijakan serta arahan Wali Kota Denpasar.

"Yang jelas secara teknis, kami Dishub men-support keberadaan daripada angkutan umum," demikian Sriawan.