Fraksi Gerindra DPRD Karangasem menyoroti rencana penyertaan modal daerah kepada badan usaha dalam rancangan APBD 2027. Di tengah keterbatasan fiskal dan risiko defisit anggaran, kebijakan investasi tersebut dinilai berpotensi menambah beban keuangan daerah jika tidak diperhitungkan secara cermat.

Catatan itu disampaikan Fraksi Gerindra dalam pemandangan umum terhadap empat Ranperda yang diajukan eksekutif, yakni penyertaan modal daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara, penyertaan modal kepada PT BPD Bali, pinjaman daerah, serta APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2027. Pandangan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna, Senin (2/11/2026).

Gerindra secara khusus menyoroti rencana penyertaan modal kepada PT BPD Bali. Kondisi fiskal Karangasem yang menghadapi keterbatasan pendapatan dan risiko defisit struktural dinilai harus menjadi pertimbangan sebelum pemerintah mengalokasikan dana tunai untuk investasi tersebut.

"Memaksakan penyertaan modal di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas dapat memperberat beban fiskal sekaligus berpotensi mengganggu stabilitas belanja daerah," kata anggota DPRD Karangasem, Ni Wayan Paramestia Komala Dewi saat membacakan Pandangan umum Fraksi Gerindra Karangasem.

Gerindra mengingatkan agar pemerintah tidak mengesampingkan kebutuhan mendasar masyarakat. Anggaran daerah, menurut fraksi tersebut, semestinya lebih dahulu diarahkan pada program yang manfaatnya dirasakan langsung, seperti perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan layanan kesehatan, sarana pendidikan, hingga penanggulangan kemiskinan.

Fraksi Gerindra juga mempertanyakan rasionalitas investasi dari sisi imbal hasil atau return on investment. Meski BPD Bali dinilai sehat secara finansial, dividen yang diterima daerah membutuhkan waktu dan belum tentu sebanding dengan kebutuhan likuiditas APBD dalam jangka pendek hingga menengah.

"Karena itu, Kami mendorong lebih mengoptimalkan pendayagunaan aset yang sudah dimiliki sebelum memutuskan menambah investasi finansial," terangnya.

Selain BPD Bali, Gerindra memberikan catatan terhadap rencana penyertaan modal kepada PT Jamkrida Bali Mandara. Gerindra pada prinsipnya mendukung penguatan permodalan Jamkrida karena berperan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan koperasi, terutama pelaku usaha yang terkendala persyaratan agunan.

Namun, penambahan modal harus diikuti kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui dividen atau pembagian laba yang optimal. Pemerintah juga diminta memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta mengevaluasi portofolio penjaminan kredit bagi pelaku usaha lokal di Karangasem secara berkala.

Dalam pembahasan RAPBD Semesta Berencana 2027, Gerindra meminta eksekutif lebih kreatif menggali potensi PAD, terutama dari sektor pariwisata, retribusi daerah, dan optimalisasi tata kelola BUMD. Dari sisi belanja, pemerintah diminta memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat serta memangkas pengeluaran operasional yang bersifat seremonial.

Bupati Jelaskan Tujuan Penyertaan Modal

Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata menanggapi pandangan Fraksi Gerindra dengan menyatakan pemerintah daerah sependapat bahwa investasi tidak boleh sekadar berorientasi pada penambahan kepemilikan saham maupun penerimaan dividen.

Terkait penyertaan modal kepada PT Jamkrida Bali Mandara, Bupati yang akrab disapa Gus Par menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan dukungan pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas penjaminan kredit. Tujuannya, memperluas akses pembiayaan bagi UMKM yang memiliki keterbatasan agunan maupun persyaratan perbankan lainnya.

Jamkrida dinilai memiliki peran strategis sebagai lembaga penjaminan yang menjembatani kebutuhan pembiayaan pelaku usaha dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun nonperbankan.

Pemerintah daerah menyatakan data UMKM Karangasem yang telah memperoleh fasilitas penjaminan, nilai kredit yang dijamin, jumlah penerima manfaat, serta sebaran berdasarkan kecamatan dan sektor usaha akan menjadi bahan evaluasi kebijakan penyertaan modal.

"Data tersebut nantinya agar disampaikan berdasarkan informasi resmi perusahaan, sehingga manfaat investasi daerah dapat diketahui secara objektif dan terukur," ungkap Gus Par.

Sementara terkait penyertaan modal kepada BPD Bali, pemerintah daerah berharap bank milik daerah tersebut terus mengoptimalkan penyaluran kredit ke sektor produktif, di antaranya pertanian, perikanan, peternakan, UMKM, perdagangan, koperasi, dan pariwisata.

Penyaluran pembiayaan diharapkan menggunakan skema kompetitif yang sesuai dengan karakteristik usaha masyarakat.

Pemkab Karangasem juga akan berkoordinasi dengan BPD Bali untuk memperoleh data jumlah debitur, penyaluran kredit, kebijakan suku bunga, persyaratan agunan, serta sebaran pembiayaan pada masing-masing sektor usaha di Karangasem.

"Data tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk mengukur kontribusi BPD Bali terhadap perekonomian masyarakat daerah," tandasnya.