Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menegaskan bahwa penurunan jumlah
penduduk miskin di Klungkung merupakan hasil dari kerja keras.Penurunan jumlah penduduk miskin juga hasil kerjasama antara
Pemerintah dengan instansi terkait, desa dan masyarakat melalui berbagai kegiatan.
Seperti program bedah desa, bedah rumah dan
program aksi
inovatif, Gema Santi.“Mari bersama bekerja membantu dan mengentaskan kemiskinan Klungkung dan Bali umumnya,” ujar Suwirta pada keteranganya pada Rabu (24/1/2018) di Klungkung.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (
BPS) Provinsi Bali yang menunjukkan jumlah penduduk miskin di Klungkung paling sedikit diantara Kabupaten/kota se-Bali. Jumlah penduduk miskin di Klungkung sebanyak 11.147 orang atau 6,29 persen.
Sesuai potret yang dilakukan mulai bulan Maret 2015 sampai 2017, Kabupaten Klungkung berhasil menurunkan kedalaman kemiskinan (P1), dari sebelumnya 0,78 menjadi 0,33. Sementara keparahan kemiskinan (P2), Klungkung berhasil turun, dari sebelumnya 0,13 dengan garis kemiskinan (GK) Rp 284.789/kapita/bulan menjadi 0,04 dengan GK Rp 299.664/kapita/bulan.
Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung, I Gede Putu Winastra, Success Story Kabupaten Klungkung menurunkan angka kemiskinan, yakni persentase penduduk bekerja dengan jam kerja rendah relatif sedikit. Dimana penduduk Klungkung yang bekerja dibawah atau kurang dari 35 jam perminggu semakin sedikit atau sebesar 28,90 persen. “Itu artinya penduduk Klungkung yang bekerja diatas 35 jam perminggu semakin meningkat,” ujar Sekda Putu Winastra.
Menurunnya angka kemiskinan ini tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung, berada diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yang berimbas pada peningkatan pendapatan perkapita. Menurut Sekda Putu Winastra, hal ini juga tidak terlepas dari kebijakan pembangunan, khusunya dari APBD Kabupaten Klungkung.
Dimana dalam struktur APBD, proporsi belanja pegawai lebih sedikit dibandingkan proporsi belanja publik. Meningkatnya proporsi belanja publik ini meliputi perbaikan disektor pertanian, perbaikan dan pembangunan pasar desa, perbaikan infrastruktur yang berpengaruh terhadap perekonomian dan lainnya.
“Kalau pertumbuhan ekonomi meningkat, pendapatan masyarakat meningkat menjadi pendapatan diatas kebutuhan. Dengan kedalaman dan keparahan yang turun, berarti pemerataannya bagus,” ujar Birokrat asal Tabanan ini.
