Bupati - KPUD Berbeda Pandang

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Bupati - KPUD Berbeda Pandang

Beritabali.com, Negara

Jumat, 4 Juni 2010, 19:13 WITA Follow

Beritabali.com

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, JEMBRANA.

Meski dana hibah Pemilukada Jembrana sudah diteken Bupati dan KPUD Jembrana. Nampaknya proses Pemilukada bakal memunculkan persoalan baru lagi. Pasalnya pandangan Bupati Winasa dengan Ketua KPUD Jembrana Wahyu Dhiantara terdapat perbedaan terkait landasan hukum yang akan digunakan.

Menurut Bupati Winasa Kamis (3/6) malam kemarin saat penandatanganan di Hotel Jimbarwana, berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 30 hari sebelum masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati berakhir sudah harus terpilih Bupati dan Wakil Bupati yang baru. Ini berarti pencoblosan harus dilaksanakan sebulan sebelum Bupati dan Wabup lengser.

“Masyarakat Jembrana sudah benar-benar paham dengan undang-undang, itulah yang kita harapkan “ ujar Winasa. Tidak demikian halnya dengan Ketua KPUD Jembrana Wahyu Dhiantara. Menurut Wahyu, dalam proses tahapan pelaksanaan Pemilukada, pihaknya akan mengacu pada Peraturan KPU No 62 Tahun 2009.

Dalam peraturan tersebut, pemilukada akan dilaksanakan enam sampai delapan bulan sejak dimulainya tahapan. Apabila dihitung-hitung, kemungkinan Pemilukada Jembrana atau pencoblosan baru bisa dilakukan antara bulan Nopember atau Desember tahun ini.

Perbedaan pandangan ini, dikhawatirkan bakal menimbulkan polemik baru lagi. Hal itu dirasakan politisi Golkar yang Juga Wakil Ketua DPRD Ketut Widastra.

Menurutnya, kalau dana hibah tersebut sudah diserahkan kepada KPUD maka seluruh tahapannya diserahkan kepada KPUD sesuai dengan peraturannya.

Widastra sendiri tidak menginginkan ada intervensi terhadap netralitas KPUD. “Tapi tidak ada salahnya kalau KPUD diberi saran untuk memperhatikan UU 32,“ kata Widastra.

Berita Premium

•

Solusi Sampah Bali: Gugat Lewat Class Action dan Libatkan Swakelola

•

Jalanan Denpasar Berderet Sampah, Kos-kosan Luput dari Pengelolaan

•

Legal atau Ilegal? Kadis Pariwisata Bedah Bisnis Vila di Bali

•

Kata Bule Sampah soal Proyek Energi Sampah hingga Penundaan TPA Suwung

Reporter: bbn/tim

Berlangganan Beritabali.com di Channel Whatsapp

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Beritabali.com. Mari bergabung di Channel Whatsapp Beritabali.com, caranya klik link disini, kemudian join. Anda harus install aplikasi Whatsapp terlebih dulu di ponsel. Selamat bergabung!