PDIP-Pastikerta Terlibat Perang Spanduk

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

PDIP-Pastikerta Terlibat Perang Spanduk

denpasar

Selasa, 28 Mei 2013, 06:36 WITA Follow

Beritabali.com

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengusung Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan (PAS) dengan rivalnya, Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta (Pasti-Kerta) yang diusung koalisi Golkar-Demokrat dan tujuh partai lainnya terlibat perang spanduk.

Pantauan di Kota Denpasar, PDIP menebar ratusan spanduk di titik-titik strategis. Isi spanduk PDIP berupa ajakan untuk menghitung ulang formulir rekapitulasi Pilgub Bali berbasis C1. Spanduk yang dipasang di pertigaan Jalan Tjok Agung Tresna-Letda Tantular misalnya, PDIP memasang spanduk bertuliskan "jangan bohongi rakyat Bali, mari hitung ulang (C1)".

Sementara pada titik yang sama, Pasti-Kerta juga memasang spanduk ucapan terima kasih kepada rakyat Bali atas terselenggaranya Pilgub Bali yang aman, damai dan demokratis.

Spanduk itu dipasang bersebelahan dengan spanduk yang dipasang PDIP. Di titik-titik lain, spanduk Pasti-Kerta selalu mendampingi spanduk PDIP.

Spanduk Pasti-Kerta berisi "terima kasih, Pilkada Bali aman dan demokratis. Lupakan perbedaan, bersama membangun Bali yang shanti dan jagatdhita". Spanduk yang lengkap dengan foto Made Mangku Pastika-Sudikerta baru terpasang hari ini. Sementara spanduk PDIP sudah terpasang sejak penghitungan rekapitulasi Pilgub Bali pada hari Minggu 26 Mei 2013.

Sebelumnya, PDIP ngotot agar KPU memperkenankan menyandingkan data rekapitulasi dengan formulir C1. Mereka meyakini kandidatnya unggul atas Pasti-Kerta. PDIP menilai telah terjadi kekeliruan dalam proses rekapitulasi.

Lantaran permintaan itu tak digubris, PDIP menolak hasil rekapitulasi dan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). PDIP juga melaporkan 5 KPUD kabupaten, oknum di KPUD Bali dan Panwaslu Bali ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).