Denpasar. Gubernur Bali Made Mangku Pastika merespon positif harapan Bupati Klungkung Nyoman Suwirta terhadap alokasi para lulusan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (
IPDN) sebagai pengganti Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk mengganti para ASN yang segera memasuki masa pensiun di Tahun 2017.
Gubernur Pastika berharap sekolah yang menelorkan para ahli pemerintahan ini selanjutnya bisa didirikan di Bali sebagai
IPDN Regional Bali Nusra, sehingga bisa menampung lebih banyak dan bisa mengembleng mental para generasi muda Bali yang mengenyam pendidikan di sekolah pemerintah favorit tersebut agar siap bersaing di dunia pekerjaan lingkup pemerintahan.
“Selain pengajuan usulan tamatan IPDN untuk ditempatkan di Klungkung kepada Menko Polhukam, nanti saya juga akan berkonsultasi agar di Bali bisa didirikan IPDN Regional yang membawahi Bali, Nusa Tenggara dan sekitarnya. Jika nanti disetujui ini akan bagus bagi
Bali, kemungkinan remaja Bali yang diterima akan lebih banyak, langsung dididik disini juga,” cetus Gubernur yang memiliki gagasan-gagasan berilian tersebut, di Denpasar, Selasa (31/5/2016).
Lebih jauh, terkait tenaga kontrak Gubernur Pastika menyarankan pengangkatan dilakukan terhadap tenaga usia produktif dibawah 25 tahun dan diutamakan yang menguasai teknologi informasi, sehingga memiliki potensi kerja yang maksimal guna mendukung jalannya pemerintahan.
Perekrutan juga diharapkan melewati seleksi, lepas dari metode-metode negatif seperti
KKN, serta setelah terpilih para peserta yang diterima dalam melaksanakan pekerjaannya harus sesuai standar kerja, apabila tidak kontrak bisa diputus sewaktu-waktu.
“Tidak ada salahnya mengangkat pegawai kontrak, kan mereka tetap sebagai pegawai pemerintah yang diangkat berdasarkan kontrak kerja. Tapi dalam perekrutannya kita harus ketat dan benar-benar dipilih, gunakan tes potensi, cari yang
mengerti IT, serta usianya masih produktif, saya yakin bisa menjadi motor pendukung pekerjaan pemerintahan. Nyarinya jangan asal-asalan, jangan merekrut orang yang tidak jelas, apalagi isi bayar-bayar, banyak konektivitas dan unsur politik, tidak bagus itu. Kita harus berani seperti model perusahaan, terapkan standar kerja, kalau tidak cocok, out saja. Bila perlu perekrutannya diawasi Ombudsman,” ujar Pastika.
Dalam perekrutan tenaga kerja, Gubernur Pastika juga menerapkan 4 kriteria test yakni karakter (disiplin, kejujuran, maupun loyalitas), Intelegence (kepandaian), endurance (daya tahan dalam menghadapi tekanan pekerjaan), dan kemungkinan untuk berkembang. Karena jika 4 kriteria tersebut terpenuhi, maka akan diperoleh tenaga kerja yang sangat berpotensi unggulan.
