Beritabali.com, Denpasar. Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali Ketut Suwandi, melontarkan kritik keras kepada Pemkot Denpasar. Politisi gaek asal Kota Denpasar itu menuding
Pemkot Denpasar tak memiliki kepedulian terkait keberadaan gedung-gedung sekolah di ibukota Provinsi Bali itu.
Minimnya perhatian ini, menurut Suwandi, dibuktikan dengan alokasi anggaran untuk perbaikan gedung ataupun pembangunan gedung sekolah baru yang sama sekali jauh dari perhatian.
"Jangan heran kalau masyarakat Kota Denpasar mengeluhkan banyaknya gedung sekolah yang rusak, kurangnya ruang kelas hingga
sekolah negeri pun masih sangat kurang," kata Suwandi, di Denpasar, Rabu (3/8).
Suwandi menyontohkan SD 3 Padang Sambian, yang terletak Desa Padang Sambian Klod, Denpasar Barat. Kondisi sekolah tersebut diakuinya sangat memprihatinkan. "Tembok sekolah hancur dan ruang kelas sudah tidak layak dijadikan sarana belajar mengajar," urainya seperti dilansir suaradewata.
Dari laporan orang tua siswa dan masyarakat
Desa Padang Sambian Klod, demikian Suwandi, siswa di sekolah ini belajar pada ruangan yang layaknya kandang ternak. Hal itu dilakukan akibat kekurangan ruangan kelas. Sementara di sisi lain, usulan pembangunan gedung atau ruangan kelas baru justru tanpa ada kejelasan.
"Disana ada eks tempat parkir kendaraan yang dijadikan ruangan kelas untuk pendidikan agama. Kalau kita lihat, ini sangat memprihatinkan,” tutur politisi yang akrab dipanggil 'Jenderal Kota' itu.
Kondisi tersebut, demikian Suwandi, menunjukkan bahwa Pemkot Denpasar tidak pernah tanggap pada dunia pendidikan. Pemkot Denpasar juga seperti tidak memiliki niat dan keinginan untuk menambah pembangunan sekolah baru di setiap kecamatan di daerah.
"Sebab hampir di semua kecamatan di Kota Denpasar, terjadi kekurangan sekolah. Ada banyak juga
ruang kelas yang rusak mulai tembok, kusen pintu, daun jendela sampai pada plafonnya jebol seperti di SD 3 Padang Sambian," urainya.
Suwandi sendiri tak menampik, bahwa ada juga sekolah bagus yang memang menjadi perhatian pada pejabat di Kota Denpasar sehingga mendapat respon cepat dalam perbaikan. Sementara sekolah yang ada di pinggiran Kota Denpasar, biasanya jarang mendapat perhatian. Buktinya, sudah lama mengajukan usulan, namun tidak juga ada kejelasan.
Ia menilai, kalau berbicara kekurangan anggaran, semua bisa dibicarakan dan di komunikasikan. Apalagi untuk SD memang menjadi kewenangan pemerintah di kabupaten dan kota. Namun untuk ukuran Denpasar dengan PAD nomor dua terbesar di Bali, ia menyebut, masih cukup mampu untuk merehab ruang kelas ataupun membangun gedung baru di setiap tahun
anggaran. Sayangnya, keseriusan ke arah itu tidak ada.
“Kalau di kabupaten anggarannya tidak ada, bisa diusulkan ke provinsi maupun diperjuangkan ke pusat. Tetapi untuk ukuran Kota Denpasar, rasanya itu bisa dianggarkan di APBD Kota Denpasar," pungkas Suwandi.[bbn/sdc/psk]
