BCW Minta Jokowi Lakukan Moratorium Remisi Bagi Koruptor

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

BCW Minta Jokowi Lakukan Moratorium Remisi Bagi Koruptor

Senin, 15 Agustus 2016, 07:05 WITA Follow

bbn/rls

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com, Denpasar. Presiden Joko Widodo diminta untuk berani melakukan ‘’Revolusi’’ dalam penanganan korupsi, dan mengeluarkan kebijakan semacam ‘’moratorium remisi’’ bagi terpidana korupsi.

Bila ‘’moratorium remisi’’ bagi koruptor diterapkan, entah melalui Perpres ataupun regulasi lainnya, dirasakan ada keadilan terhadap rakyat yang menjadi korban langsung dan tidak langsung dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para terpidana.

Ketua BCW (Bali Corruption Watch), Putu Wirata Dwikora menyatakan hal itu, menanggapi kebijakan pemberian remisi bagi terpidana, termasuk terpidana tindak pidana korupsi.

Putu Wirata mengamati, pelaku tindak pidana korupsi cenderung mendapat ‘’pelayanan’’ lebih baik dibanding rakyat yang telah menjadi korban perilaku korupsi tersebut. Secara praktis, umumnya perlakuan penegak hukum terhadap tersangka, terdakwa serta terpidana korupsi, lebih istimewa dibanding pelaku kriminal lainnya. Hak-hak asasi para pelaku mendapat perhatian serius, dan ketika mereka telah dipidana, masih mendapat kesempatan remisi yakni pengurangan hukuman, dengan berbagai alasan yang dicurigai juga bisa dipermainkan.

Soal lain yang juga disayangkan Putu Wirata, umumnya vonis hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi relatif sangat ringan. Hukuman penjaranya relatif rendah, dendanya ringan, hartanya tidak disita dan tidak dimiskinkan, sehingga keluar penjara masih banyak terpidana tetap kaya dan bisa menikmati kekayaannya.

‘’Dibanding terpidana lain, prakteknya memang terpidana korupsi bisa mendapat banyak keistimewaan. Lalu, apa imbalan yang diperoleh rakyat yang notabena telah menjadi korban para pelaku tindak pidana korupsi? Apakah rakyat mendapat bonus tertentu, ketika koruptor menikmati remisi?” imbuh Putu Wirata.

Dia meyakini, keistimewaan yang berlebihan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi itu antara lain menjadi penyebab, tidak ada efek jera. Karenanya, korupsi tetap merajalela, antara lain dilakukan oleh oknum politisi, penegak hukum, birokrat, serta pengusaha atau korporasi. Karena korupsi merajalela, kemajuan dan perbaikan pelayanan birokrasi, peningkatan kesejahteraan rakyat pun tidak bisa meningkat sebagaimana harusnya.

Dibanding negara seperti RRC yang menghukum mati ribuan koruptor, vonis terpidana korupsi di Indonesia terbilang sangat ringan. Menjadi semakin enteng karena adanya pemberian remisi, yang prakteknya bisa juga dipermainkan.[bbn/rls/psk]

Berita Denpasar Terbaru

•

Operasional Namru 402 Dibekukan, Polisi Temukan Dugaan Pelanggaran Legalitas

•

Sidang Gugatan Banjir Bali, 9 Tergugat Termasuk Presiden Tak Hadir

•

Gubernur BI Mundur, Ada Apa?

•

Kafe Bernuansa Alam Jadi Tren di Bali

•

Viral Pungli Berkedok Sumbangan HUT RI di Denpasar Berakhir Damai

Berita Premium

•

Mengapa Investasi di Bali hanya Berkutat di Bagian Selatan

•

Kata Bule Sampah soal Proyek Energi Sampah hingga Penundaan TPA Suwung

•

Legal atau Ilegal? Kadis Pariwisata Bedah Bisnis Vila di Bali

•

Solusi Sampah Bali: Gugat Lewat Class Action dan Libatkan Swakelola

•

Jalanan Denpasar Berderet Sampah, Kos-kosan Luput dari Pengelolaan

Reporter: bbn/psk

Bcw Bali

Revolusi

Rakyat

Moratorium Remisi

Imbalan

Menjadi Penyebab

Berlangganan Beritabali.com di Channel Whatsapp

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Beritabali.com. Mari bergabung di Channel Whatsapp Beritabali.com, caranya klik link disini, kemudian join. Anda harus install aplikasi Whatsapp terlebih dulu di ponsel. Selamat bergabung!