Bohong Soal Blanko e-KTP, Ini Ancaman Mendagri

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Bohong Soal Blanko e-KTP, Ini Ancaman Mendagri

Kamis, 21 September 2017, 13:00 WITA Follow

ist

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Beritabali.com, Jakarta. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan pihaknya tidak akan memberi tolerasi kepada pejabat yang berbohong soal ketersediaan blanko e-KTP.

Menurut Tjahjo apabila ada kepala dinas yang mengaku blanko habis namun kenyataannya masih ada, maka dirinya tak segan-segan untuk menindak tegas.

[pilihan-redaksi]

"Bagi yang bohong, kepala dinasnya akan kami ganti," kata Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2017).

Sebab, sambung Tjahjo, blanko e-KTP di pemerintah pusat masih tersedia. Hal tersebut diamini oleh Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Zudan Arif Fakrulloh.

Menurut dia, ada 2 juta blanko yang masih beredar di daerah. Bahkan pihaknya tengah memroses penyediaan sebanyak 7,4 juta blanko. Ia berharap kepala dinas bergerak cepat menginformasikan ke pusat jika bahan baku pencetakan e-KTP itu habis.

"Perlu diberi edukasi yang benar. (Bahwa) blanko yang tersedia cukup. Bagi yang belum merekam segera merekam," kata Zudan.

Sebelumnya Zudan melakukan sidak dan menemui pengakuan bahwa blanko kosong, tidak bisa mencetak e-KTP.

Seperti halnnya saat sidak ke Gianyar, Bali. Petugas beralasan blanko habis saat Zudan ingin mencetak e-KTP. Padahal ketika ditelusuri, Kadis Dukcapil Gianyar menyebut ada persediaan 1.500 blanko.

Ia melihat kecenderungan menyimpan blanko ini masih banyak ditemui. Salah satu alasan, mereka ketakutan blanko benar-benar habis. Padahal dari lelang April 2017 saja, masih beredar sekira 1 juta blanko di daerah. Sementara saat ini sudah dimulai proses lelang 7,4 juta blanko.

"Mereka ketakutan habis. Saya jamin cukup sampai 2018. Asal tidak digunakan cetak untuk daerah pemekaran," tambahnya.

Karena itu ia mengimbau kepada masyarakat segera melapor langsung ke Ditjen Dukcapil Kemendagri apabila hal ini ditemukan di lapangan. Mereka bisa menelpon ke nomor 1500537. [bbn/idc/wrt]