Beritabali.com, Denpasar. Gubernur Bali Made Mangku Pastika menerima audensi panitia Pesamuhan Agung Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali di ruang kerjanya Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (13/11).
Pimpinan rombongan, Bendesa Agung MUDP Bali Jero Gede Putus Suwena Upadesa menyampaikan kedatangannya untuk mengundang Gubernur Bali Made Mangku Pastika guna menghadiri sekaligus membuka Pesamuhan Agung MUDP Bali yang akan digelar Rabu (15/11) mendatang di Gedung Ksirarnawa, Art Center, Denpasar.
[pilihan-redaksi]
Jero Gede Suwena menyampaikan MUDP Bali sudah eksis selama tiga belas tahun mengawal keberadaan Desa Pakraman di Bali.
"Terutama bagaimana Desa Pakraman menghadapi tantangan di era globalisasi," ujarnya.
Itu sebabnya, dalam pesamuhan agung kali ini, MUDP Bali mengangkat tema "Peningkatan Eksistensi Desa Pakraman dalam Menghadapi Tantangan Global". Menurutnya diperlukan penguatan terhadap implementasi Tri Hita Karana di Desa Pakraman.
Oleh karena itu ia berharap Gubernur Bali Made Mangku Pastika bisa memberi masukan dan memberi kebijakan kepada desa pakraman dalam menghadapi tantangan ke depan.
Ketua Panitia Pesamuhan Agung MUDP Bali, Dr. Luh Riniti Rahayu mengatakan kegiatan pesamuhan agung akan dihadiri kurang lebih 350 peserta yang berasal dari 274 orang Majelis Desa Pakraman baik di tingkat pusat, madya dan alit serta perwakilan organisasi masyarakat yang terkait.
Ia menambahkan, karena banyaknya hal penting yang harus dibahas untuk memperkuat desa pakraman, acara sudah didahului dengan focus group dan puncaknya adalah kegiatan hari Rabu di Gedung Ksirarnawa.
Mengingat pentingnya acara ini, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengaku akan berusaha menghadiri acara tersebut. Menurutnya, desa pakraman harus terus dikawal agar eksistensinya sesuai dengan harapan masyarakat.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Bali setiap tahun sudah mengucurkan anggaran hampir Rp1 triliun untuk eksistensi Desa Pakraman. Keberadaan desa pakraman di Bali penting untuk menjaga ketertiban masyarakat, kata Pastika yang berperan dalam pembentukan MUDP pada tahun 2004 lalu.
“Yang terpenting kita harus memastikan apa yang dilakukan desa pakraman jangan melanggar aturan,” ujarnya.
Hadir dalam pertemuan ini Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bali, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali. [bbn/prov/wrt]
