Gubernur Pastika Lantik Rochineng Sebagai Penjabat Bupati Gianyar

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Gubernur Pastika Lantik Rochineng Sebagai Penjabat Bupati Gianyar

Rabu, 21 Februari 2018, 14:30 WITA Follow

Beritabali.com/ist

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika melantik Dr. I Ketut Rochineng,SH.MH sebagai Penjabat Bupati Gianyar. Rochineng akan bertugas sebagai Penjabat Bupati hingga dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Gianyar hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang saat ini tengah berlangsung. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali pada Rabu (21/2/2018).

[pilihan-redaksi]
Gubernur Pastika menyampaikan penetapan Penjabat Bupati Gianyar mengacu ketentuan yang berlaku dan terkait dengan perhelatan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak tahun 2018. “Ditetapkannya Penjabat Bupati karena masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Periode 2013-2018 telah berakhir, sementara Pemilukada tengah berlangsung,” ujar Pastika.

Menurut pastika, meski mempunyai masa tugas relatif singkat, seorang penjabat bupati mengemban tanggung jawab yang sangat strategis dalam meletakkan fondasi penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai amanat undang-undang, penjabat bupati mempunyai sejumlah tugas pokok yaitu menyelenggarakan pemerintahan, memfasilitasi pelaksanaan Pemilukada serta menjaga netralitas ASN.

Pastika mengingatkan Rochineng agar senantiasa menjalin hubungan yang harmonis dengan DPRD. “Karena sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan lembaga yang kedudukannya setara dan mempunyai hubungan kerja yang bersifat kemitraan,” papar Pastika.

[pilihan-redaksi2]
Gubernur Pastika juga mengingatkan bahwa proses Pemilukada saat ini telah memasuki tahapan paling krusial yaitu kampanye. Sehingga Penjabat Bupati Gianyar harus mengoptimalkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan seperti KPU, Panwaslu, unsur TNI/Polri, pemuka masyarakat dan pemuka agama.

“Saudara harus mampu menjaga netralitas ASN melalui penegakan hukum secara tegas, sehingga mereka dapat mengemban tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dengan selalu mengedepankan profesionalitas serta menjadi teladan bagi masyarakat,” tegas Pastika.