Pengendalian Inflasi Membutuhkan Pengendalian Langsung Dari Kepala Daerah

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Pengendalian Inflasi Membutuhkan Pengendalian Langsung Dari Kepala Daerah

Jumat, 6 April 2018, 06:41 WITA Follow

Beritabali.com/ist

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com, Denpasar. Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra mengungkapkan pengendalian inflasi ke depan perlu dipimpin oleh kepala daerah. Dengan menempatkan kepala daerah sebagai ketua TPID, maka posisinya akan sangat kuat.

"Karena hanya seorang kepala daerah yang bisa mengintegrasikan semua institusi yang ada di wilayahnya untuk berkordinasi membangun kesejahtraan masyarakatnya" kata Dewa Indra saat membuka *High Level Meeting* TPID Se-Provinsi Bali dalam rangka Koordinasi Pengendalian Inflasi Terkait Penyelenggaraan IMF-WB Annual Meeting di Inna Bali Hotel, Kamis (5/4).

Menurut Dewa Indra, kalau hanya biro perekonomian atau bagian perekonomian saja yang bekerja maka hasilnya pasti tidak akan memuaskan. Apalagi kepala daerah akan bisa mengendalikan seluruh instansi yang terkait dengan mata rantai dari hulu ke hilir yang melibatkan multi sektor. "Tetapi di hulunya perlu juga mendapat perhatian yang lebih besar sehingga produksi bisa cukup dan harga bisa dikendalikan" ujar Dewa Indra.

Dewa Indra menambahkan bahwa Pengendalian inflasi harus di mulai dari kebijakan produksi, kebijakan tranfortasi, menejemen logistik dan interfensi di pasar. Mengingat mata rantai mulai dari hulu ke hilir, maka tentu tidak cukup kalau pengendalian imflasi itu hanya di lakukan hanya satu institusi, karena perlu mengaitkan dari hulu sampai dengan hilir. Guna mengaitkan itu maka di perlukan leadership yang kuat, maka dari itu struktur TPID perlu diubah.

Indra berharap strukur TPID yang baru ini menjadi semakin kuat dan pengendalian inflasi yang baru menjadi lebih baik sehingga kesejahteraan masyarakat bisa segera terwujud. Rapat kali ini juga hadir Wakil Bupati Karangasem, BMKG Wilayah VIII Denpasar, Sekda Kabupaten Karangasem, Sekda Kabupaten Tabanan, Sekda Kota Denpasar dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.[bbn/rls/mul]