Bank Pemerintah Disinyalir Masih Banyak Melakukan Pelanggaran Klausula Baku

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Bank Pemerintah Disinyalir Masih Banyak Melakukan Pelanggaran Klausula Baku

Jumat, 27 April 2018, 06:35 WITA Follow

beritabali.com/ist

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com.Denpasar, Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) menyebutkan sampai saat ini terdapat 11 kasus yang telah ditangani di Denpasar sebagian besar terkait pelanggaran perbankan di Bali, tidak terkecuali bank-bank pemerintah pun juga disinyalir masih banyak yang melakukan pelanggaran terkait klausula baku.

[pilihan-redaksi]
Presiden LPKNI Nanang Nilson mengatakan sebagian besar pelanggaran tersebut terutama terkait dengan Klausula Baku yakni aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

"Sampai saat ini, pelangaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini pihak Perbankan. Sebagian besar terkait Klausula Baku," Sebutnya, Kamis (26/4) di Denpasar.

[pilihan-redaksi2]
Dirinya mencontohkan biasanya pihak Bank akan melakukan hal tersebut pada saat nasabah akan melakukan pengajuan kredit. Dimana dalam penandatanganan nantinya, terdapat salah satu perihal terkait kuasa kepada pihak Bank, yaitu jika nasabah tidak mampu membayar maka Bank boleh melakukan lelang atau penjualan. Padahal dalam penandatanganan tersebut, kata dia sebagian besar belum dipahami atau tidak dimengerti oleh pihak nasabah dalam artian untuk keperluan apa penandatanganan yang dilakukan tersebut nantinya.

"Itu bisa disebut juga, dengan kejahatan pidana atau kejahatan kerah putih. Hal tersebut nantinya, sering akan terbukti jika telah masuk di dalam proses di pengadilan," ucapnya.

Menurut Nilson, dengan melakukan tindakan Klausula Baku tersebut. Pihak yang melakukannya, bisa dijatuhkan hukuman selama 4 tahun penjara. Dengan denda sebesar Rp2 miliar rupiah tersebut, wajib harus dibayar," pungkasnya. (bbn/aga/rob)

Berita Denpasar Terbaru

•

Penipuan Emas Rp8,8 Miliar, Polda Bali Geledah Divine Gems di Renon

•

Mayjen TNI Widiastawa Resmi Pimpin Kodam IX/Udayana

•

Menjaga Kedaulatan Ekonomi di Balik Ilusi "Jebakan Barang Gratis" dalam Era Pasar Bebas

•

NCC 4 Jadi Ruang Kolaborasi dan Apresiasi Karya Generasi Muda

•

Polda Bali Kembali Tangkap 8 Tersangka Penyelewengan BBM Subsidi

Berita Premium

•

Mengapa Investasi di Bali hanya Berkutat di Bagian Selatan

•

Legal atau Ilegal? Kadis Pariwisata Bedah Bisnis Vila di Bali

•

Jalanan Denpasar Berderet Sampah, Kos-kosan Luput dari Pengelolaan

•

Dari Musisi Muda hingga Sesepuh, Praja Mandala Jadi Panggung untuk Berkarya

•

Solusi Sampah Bali: Gugat Lewat Class Action dan Libatkan Swakelola

Reporter: bbn/aga

Bank Pemerintah Disinyalir Banyak Melakukan Pelaggaran

Klausula Baku

LPKNI

Survei Pembaca Beritabali.com

Ayo Ikut Menentukan Arah Media Lokal! Dengan mengisi survei ini, Anda ikut berkontribusi dalam membangun ekosistem informasi yang sehat dan terpercaya.