APJII Bali: Penetrasi Internet ke Pelosok Terkendala Birokrasi

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

APJII Bali: Penetrasi Internet ke Pelosok Terkendala Birokrasi

Minggu, 5 Agustus 2018, 15:20 WITA Follow

beritabali.com/ist

BERITABALI.COM, BADUNG.

Beritabali.com, Badung. Sebagai instruksi dari pemerintah pusat melalui Kemkominfo, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) ditarget setiap 5 tahun untuk penetrasi jaringan internet ke pelosok daerah, tetapi ironisnya justru program ini terkendala saat menembus birokasi pemerintah daerah (pemda).

[pilihan-redaksi]
Ketua APJII Bali Terpilih periode 2018-2021, Andi Sabli Tagijara menilai selama ini anggota APJII sangat sulit mendapatkan proyek pembukaan jaringan internet ke pelosok. Padahal mereka dinilai sudah mumpuni. Terlebih penyelengara internet dari pemerintah seperti PT Telkom misalnya hanya mampu menggarap jaringan fiber optik di kota besar atau jalan utama.

"Selama ini saya tanda tanya kenapa kok sulit menembus program pemda dalam membuka jaringan internet ke pelosok desa, padahal secara kemampuan kami punya teknologinya," ungkapnya usai ajang pemilihan Miss Internet 2018 yang diselenggarakan APJII Bali pada Sabtu (5/8) di Tuban, Kuta, Badung.

Padahal, menurutnya melalui teknologi Radio Wireless dengan frekuensi 2,4-5,8 Giga Hertz, sambungan internet di wilayah pedesaan sudah terjangkau. Atau, kata dia cukup dengan berkoordinasi dengan anggota APJII yang sebelumnya sudah mempunyai jaringan BTS di wilayah tersebut, koneksinya bisa tersambung.

Untuk itu, dalam masa kepemimpinannya Andi bertekad untuk mampu berintegrasi dengan pemerintah daerah di masing-masing kabupaten di Bali dengan menjembatani persoalan komunikasi di birokrasi. Tercatat, APJII Bali yang beranggotakan sebanyak 57 perusahaan penyelenggara internet, mencatat koneksi internet sudah mencakup keseluruhan wilayah Bali 80%, sisanya 20% yang belum terkoneksi adalah wilayah pelosok pedesaan.

Selain kendala birokrasi, APJII sebagai mitra pemerintah dalam menyelenggarakan koneksi internet sepatutnya untuk menjaga iklim berinternet secara sehat. Sebagai orang-orang yang berlatar belakang IT, pihaknya merasa tidak berkompetensi dalam berkomunikasi dengan sekolah, masyarakat dan instansi. Untuk itulah kehadiran Miss Internet dianggap perlu.

[pilihan-redaksi2]
Sejak dimulai 2014 lalu, Miss Internet yang sudah berjalan di tahun ke-5 ini dinilai efektif sebagai duta APJII dalam menjalankan programnya. Bahkan selain APJII, pihak terkait seperti tim Siber menggunakan Miss Internet sebagai duta untuk menjelaskan keamanan dan kejahatan dalam dunia maya (Cyber Crime).

"Peran mereka menjelaskan kepada masyarakat pentingnya penggunaan internet secara sehat yakni misalnya untuk bisnis online, UKM dan manfaat internet yang positif," ujarnya.

Dalam ajang Miss Internet 2018 yang berlangsung Sabtu (4/8) malam, terpilih peserta dengan nomor urut 6, atas nama Ni Luh Putu Diah Desvi Arina. Diah Desvi menyisihkan total 20 peserta yang mengikuti ajang tersebut. (bbn/rob)