Gubernur Koster Berharap Raperda Desa Adat Disahkan Februari 2019

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Gubernur Koster Berharap Raperda Desa Adat Disahkan Februari 2019

Rabu, 12 Desember 2018, 20:15 WITA Follow

beritabali.com/ist

BERITABALI.COM, GIANYAR.

Beritabali.com,Gianyar. Gubernur Bali Wayan Koster berharap Raperda desa adat inisiatif pemerintah ini bisa segera dibahas dan disahkan DPRD Bali paling lambat bulan Februari atau Maret 2019 mengingat semua pemangku kepentingan sudah setuju.

[pilihan-redaksi]
“Kan yang memakai yang menentukan. Kalau pemakai (komponen adat agama dan budaya) menolak nggak bisa, tapi kan pemakainya sudah sepakat mengatakan ini sangat dibutuhkan jadi saya kira formalitas proses pembahasannya tidak akan terlalu lama,” kata Gubernur Koster pada Paruman Agung Krama Bali dalam rangka Penyempurnaan Ranperda Desa Adat di Wantilan Pura Samuan Tiga, Desa Bedulu, Gianyar, Rabu (12/12).

Ia memaparkan isi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Desa Adat di hadapan komponen adat agama dan budaya se-Bali. Ranperda ini mendapat sambutan positif dari seluruh komponen yang hadir. Dalam paruman ini, komponen adat agama tradisi seni dan budaya bali yang terdiri dari MUDP Bali, FKUB Bali, PHDI Bali dan Listibiya Bali melakukan Deklarasi Samuan Tiga. Tiga hal yang disampaikan dalam deklarasi ini adalah menyepakati konsep, prinsip dan substansi yang dituangkan dalam Ranperda Provinsi Bali tentang Desa Adat.

Kedua, mengajak seluruh semeton krama Bali untuk bersama-sama berkomitmen penuh mendukung kebijakan, program kegiatan dan upaya yang ditempuh Pemda bali untuk menguatkan dan memajukan desa adat sebagai pelestari adat, agama tradisi seni dan budaya serta kearifan lokal serta perekonomian adat Bali.

[pilihan-redaksi2]
“Ketiga, mendesak DPRD Bali supaya memprioritaskan pembahasan Raperda Desa Adat dan sesegera mungkin mengesahkannya menjadi Perda Provinsi Bali,” kata Ketua MUDP Bali Jro Gede Putus Suwena Upadesa saat membacakan deklarasi didampingi Ketua FKUB Bali, Ketua PHDI Bali adn Ketua Listibiya Bali.

Dalam paparannya, Gubernur Koster menyampaikan perbedaan Raperda Desa Adat ini dengan Perda No. 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman. Dalam Perda No. 3 tahun 2001 ada 11 Bab dan 19 Pasal sedangkan Raperda Desa Adat memuat 18 Bab dan 99 Pasal. Menurut Gubernur Koster Perda yang lama secara legislasi tidak mengatur hanya pernyataan, maka harus dirubah total sehingga lebih lengkap.

Melalui forum paruman ini, Gubernur berharap bisa menyerap semua aspirasi masyarakat sebelum Ranperda ini diserahkan ke DPRD Bali. (bbn/humasbali/rob)

Berita Gianyar Terbaru

•

Kasus Senpi Ilegal Oknum Polres Gianyar, Brigpol WT Disebut Pembeli

•

PN Gianyar Eksekusi Lahan 1.115 Meter Persegi di Singakerta

•

Operasi THM di Gianyar, Satu Orang Terindikasi Zat Adiktif

•

Terjebak di Dalam Rumah Terbakar, Pria di Ubud Tewas

•

Perkelahian Pemuda di Bedulu Gianyar, Desa Adat Siapkan Sanksi Mecaru

Berita Premium

•

Solusi Sampah Bali: Gugat Lewat Class Action dan Libatkan Swakelola

•

Dari Musisi Muda hingga Sesepuh, Praja Mandala Jadi Panggung untuk Berkarya

•

Kata Bule Sampah soal Proyek Energi Sampah hingga Penundaan TPA Suwung

•

Jalanan Denpasar Berderet Sampah, Kos-kosan Luput dari Pengelolaan

•

Legal atau Ilegal? Kadis Pariwisata Bedah Bisnis Vila di Bali

Reporter: -

Paruman Agung

Ranperda Desa Adat

Gubernur Koster

Disahkan Februari 2019

Berlangganan Beritabali.com di Channel Whatsapp

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Beritabali.com. Mari bergabung di Channel Whatsapp Beritabali.com, caranya klik link disini, kemudian join. Anda harus install aplikasi Whatsapp terlebih dulu di ponsel. Selamat bergabung!