Seluruh Fraksi DPRD Karangasem Sepakat Bahas Dua Ranperda Inisiatif Dewan

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Seluruh Fraksi DPRD Karangasem Sepakat Bahas Dua Ranperda Inisiatif Dewan

Senin, 7 Januari 2019, 20:55 WITA Follow

beritabali.com/ist

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, KARANGASEM.

DPRD Karangasem kembali merancang 2 peraturan daerah yang merupakan inisiatif dewan yakni Peraturan Daerah (Ranperda) yang digulirkan masing-masing Ranperda tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Ranperda tentang pemenuhan hak-hak para penyandang Disabilitas di Karangasem.

Hal ini terungkap saat DPRD Karangasem menggelar rapat paripurna internal yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Karangasem, I Nengah Sumardi, dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terkait dua Ranperda Inisiatif Dewan tersebut pada Senin (7/1).

Dalam pandangan umumnya, seluruh fraksi di DPRD Karangasem menyatakan dapat menyetujui dua Ranperda inisiatif dewan itu untuk dibahas lebih lanjut. Kepada wartawan, I Nengah Sumardi menegaskan soal pentingnya kedua Ranperda tersebut, utamanya Ranperda tentang penanggulangan kemiskinan.

Dijelaskannya ada banyak hal yang melatar belakangi penyusunan Ranperda inisiatif dewan itu, salah satunya semangat untuk menekan angka kemiskinan termasuk percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karangasem.

“Saat ini Karangasem masih identik dengan kemiskinan, dan memang kita tau kalau angka kemiskinan di Karangasem masih cukup tinggi, untuk itu mungkin kita akan rancang dari sisi Perda Penanggulangan Kemiskinan,” ujarnya.

Didalam Ranperda itu berbagai poin penting akan dibahas dan akan dirancang, utamanya dalam kaitan upaya penanggulangan kemiskinan.

“Secara teknis itu semua akan kita bahas dalam rancangan, termasuk perlindungan terhadap hak-hak penyandang Disabilitas,” tegasnya. Pihaknya juga menyebutkan jika selama ini perhatian terhadap para penyandang Disabilitas memang masih sangat rendah.

Diharapkan dengan adanya Perda tentang jaminan hak-hak para penyandang Disabilitas inilah nantinya akan dicoba dicarikan solusi dari sisi anggaran untuk memenuhi hak-hak para penyandang Disabilitas dimaksud. Pun demikian dengan adanya Perda Penanggulangan Kemiskinan, paling tidak nantinya diharapkan angka kemiskinan bisa ditekan, dimana terkait data jumlah atau angka kemiskinan di Karangasem secara detail akan dibahas nantinya dalam rapat kerja bersama eksekutif.

Setelah ini pihaknya akan fasilitasi dengan Pemprov Bali terkait isi dari kedua Ranperda tersebut. “Jadi terkait apa isi rancangan itu kami belum membukanya sekarang, dan nantinya setelah fasilitasi baru kami akan mengundang awak media dan kita akan buka semuanya,” tutupnya.