Hakim Vonis Oknum Mantan Staf UPT PBB Kerambitan 20 Bulan Penjara

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Hakim Vonis Oknum Mantan Staf UPT PBB Kerambitan 20 Bulan Penjara

Rabu, 9 Januari 2019, 23:00 WITA Follow

beritabali.com/ist

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Ketut Suryana alias Pak Edi yang sebelumnya sebagai staff UPT PBB Kecamatan Selamadeg Timur-Kerambitan dalam sidang Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (9/1) oleh Hakim diganjar hukuman selama 1 tahun 8 bulan penjara (20 bulan).

Terdakwa dihukum terbukti bersalah atas pidana korupsi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPTHB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2), mengakibatkan kerugian negara atau daerah, dalam hal ini Pemkab Tabanan, sebesar Rp 138.953.329.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim diketuai Ni Made Sukereni menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sesuai dakwaan kesatu subsider JPU.

"Mengadili, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan," putus Hakim Sukereni. Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebesar 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 6 bulan.

Menyikapi putusan itu, terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya I Made Arta Yasa, pasrah dan menerima putusan tersebut. Sementara pihak JPU I Made Rai Joni Artha SH yang sebelumnya menuntut dengan pidana penjara 2 tahun, masih pikir-pikir dengan putusan tersebut.

Sebagaimana diketahui, terdakwa didudukkan di kursi pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar karena diduga tidak menyetorkan PBB dan BPHTB ke kas daerah. Adapun wajib pajak yang jadi korbannya adalah saksi, Desak Putu Eka Sutrisnawathy.

Dalam surat dakwaaan juga disebutkan, perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara atau daerah, dalam hal ini Pemkab Tabanan, sebesar Rp 138.953.329. Dengan rincian, pajak BPHTB yang tidak disetorkan sebebesar Rp 109.572.000 dan PBB-P2 yang tidak disetorkan sebesar Rp 29.381.329.

Berita Denpasar Terbaru

•

Penipuan Emas Rp8,8 Miliar, Polda Bali Geledah Divine Gems di Renon

•

Mayjen TNI Widiastawa Resmi Pimpin Kodam IX/Udayana

•

Menjaga Kedaulatan Ekonomi di Balik Ilusi "Jebakan Barang Gratis" dalam Era Pasar Bebas

•

NCC 4 Jadi Ruang Kolaborasi dan Apresiasi Karya Generasi Muda

•

Polda Bali Kembali Tangkap 8 Tersangka Penyelewengan BBM Subsidi

Berita Premium

•

Solusi Sampah Bali: Gugat Lewat Class Action dan Libatkan Swakelola

•

Kata Bule Sampah soal Proyek Energi Sampah hingga Penundaan TPA Suwung

•

Dari Musisi Muda hingga Sesepuh, Praja Mandala Jadi Panggung untuk Berkarya

•

Mengapa Investasi di Bali hanya Berkutat di Bagian Selatan

•

Jalanan Denpasar Berderet Sampah, Kos-kosan Luput dari Pengelolaan

Reporter: bbn/maw

Berlangganan Beritabali.com di Channel Whatsapp

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Beritabali.com. Mari bergabung di Channel Whatsapp Beritabali.com, caranya klik link disini, kemudian join. Anda harus install aplikasi Whatsapp terlebih dulu di ponsel. Selamat bergabung!