KPwBI Bali: Transaksi Non Tunai di Bali Hampir Capai 100%

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

KPwBI Bali: Transaksi Non Tunai di Bali Hampir Capai 100%

Senin, 11 Februari 2019, 20:25 WITA Follow

beritabali.com/ist

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Transaksi non tunai yang diterapkan Pemerintah Provinsi Bali di tahun 2018 berjalan cukup bagus. Bahkan Bali berada di posisi dua setelah DKI Jakarta.

“Mayoritas transaksi untuk pengeluaran dari sisi belanja rata-rata sudah non tunai. Bali bahkan sudah hampir 100 persen,” ungkap Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali Causa Iman Karana, Senin (11/2), di Renon, Denpasar, Bali.

Dilanjutkan, Bali sejak 2017 menjadi pilot project untuk implementasi elektronifikasi pemda dari Kemendagri. Ada tiga daerah yang menjadi pilot project yaitu Bali, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Dengan harapan ke depan Bali bisa menjadi nomor satu.

"Untuk menjadi nomor satu, tentu perlunya peningkatan dari sisi penerimaan. Karena belum semua secara non tunai. Sedangkan, dari sisi pengeluaran pemda mayoritas sudah ke nontunai. Elektronifikasi transaksi keuangan di lingkungan pemda dari pengeluaran pada 2018 lalu sudah hampir 100 persen. Namun dari sisi penerimaan belum semua non tunai sehingga tahun ini harapannya bisa ditingkatkan,” paparnya.

Disampaikan, penerimaan bisa dari pendapatan pajak kendaraan bermotor, retribusi DSDP dan PAD lain yang sah. Sedangkan bagi pemerintah kota dan kabupaten bisa dari PBB, pajak hotel, restoran, hiburan, IMB dan lain-lain.

“Juga dari retribusi pasar dan parkir yang saat ini masih banyak tunai, walaupun ada beberapa daerah sudah elektronifikasi,” ucapnya. Dirinya menilai sangat penting transaksi non tunai diterapkan di Bali mengingat di semua negara maju sudah menggunakannya. Apalagi Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara.

"Sangat penting transaksi non tunai diterapkan di Bali mengingat di semua negara maju juga telah menggunakannya. Elektronifikasi transaksi pemerintah ini, bertujuan mengubah transaksi pengeluaran dan penerimaan pemerintah dari tunai menjadi non tunai melalui berbagai kanal pembayaran untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi tata kelola keuangan pemerintah daerah melalui infrastruktur yang aman dan handal," katanya.

Causa mengungkapkan perlunya meningkatkan kompetensi SDM melalui capacity building, pelatihan dan pendampingan teknis terkait sistem pembayaran non tunai dan teknologi digital. Selain itu, kata dia juga perlu membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat bertransaksi non tunai sekaligus meningkatkan akses keuangan masyarakat.

Hal yang tak kalah penting yakni melanjutkan sinergi dengan lembaga keuangan untuk memperkuat infrastruktur pendukung transaksi non tunai dan memperluas elektronifikasi transaksi Pemda.