Kuasa Hukum Sebut Penetapan Tersangka Ketua UPK Rendang Prematur

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Kuasa Hukum Sebut Penetapan Tersangka Ketua UPK Rendang Prematur

Rabu, 6 November 2019, 13:30 WITA Follow

beritabali.com/ist

BERITABALI.COM, KARANGASEM.

Kuasa hukum I Wayan Sukertia menilai kasus korupsi berkedok kelompok fiktif dana bergulir khusus untuk kelompok perempuan program PNPM yang kini menyeret nama kliennya tersebut dalam dugaan penyalahgunaan wewenang sebagi Ketua UPK Kecamatan Rendang, prematur.

[pilihan-redaksi]
Atas kasus yang menjerat klaiennya tersebut, selaku kuasa hukum I Made Arnawa selain berencana bakal mengajukan pra-peradilan, ia jua mempertanyakan kenapa hanya kliennya saja yang ditetapkan sebagai tersangka padahal di bawahnya ada juga tim survey yang bertugas untuk memverifikasi data–data kelompok tersebut untuk bisa lolos ke tahapan selanjutnya.

“Bisa saya katakan penetapan tersangka ini masih prematur, disini ada banyak peran dan kewenangan dari berbagai pihak, seperti tim verifikasi dan musyawarah tingkat desa untuk memutuskan layak atau tidaknya kelompok bersangkutan dapat pinjaman, yang kami pertanyakan kenapa hanya klien kami saja yang ditersangkakan,” kata Arnawa usai mendampingi tersangka dalam rilis pers tersebut.

Dilanjutkan Sukertia, dalam mekanisme untuk memutuskan dilakukan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) mewakili 6 Desa yang ada di kecamatan Rendang. Sebelum diputuskan, dengan dasar hasil verifikasi, barulah BKAD merepatkan tim yang ada didalamnya seperti badan pengawas, fasilitator dana bergulir termasuk UPK disector dana bergilir.

Dari hasil rapat inilah kemudian dikeluarkan berupa lembaran berita acara hasil keputusan yang isinya memerintahkan kepada UPK untuk membuat rencana pengunaan dana (RPD).

“Dari RPD ini baru kami mengajukan slip penarikan, karena yang tanda tangan dislip penarikan tersebut bukan kami UPK melainkan ketua BKAD, ketua badan pengawas dan forum perbekel yang mengatas namakan desa,” tutur Sukertia.

Sementara itu, seperti terungkap dalam rilis pers yang digelar jajaran unit Tipikor Polres Karangasem pada Selasa (05/11/2019). Berdasarkan hasil pengembangan dan penyidikan terhadap lembaga UPK. Dalam hal ini Ketua UPK Rendang, I Wayan Sukertia lah yang menyuruh dan memberikan arahan untuk membentuk kelompok fiktif tersebut disamping dugaan penyalahgunaan wewenang sebagai ketua UPK hingga menyebabkan kerugian Negara dengan nominal miliaran rupiah.