Jokowi Tegur Kepala Daerah yang Belum Realokasi Anggaran

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Jokowi Tegur Kepala Daerah yang Belum Realokasi Anggaran

Selasa, 14 April 2020, 14:25 WITA Follow

bbn/setpres

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegur kepala daerah yang belum melakukan realokasi dan refocusing anggaran dalam APBD 2020 untuk penanganan Virus Corona atau Covid-19.

[pilihan-redaksi]
Hal itu disampaikan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna melalui video conference di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Selasa (14/4/2020)

"Saya melihat, setelah saya cermati dan mencatat, masih ada beberapa daerah yang APBD-nya masih bussiness as usual. Saya minta Mendagri dan Menkeu agar mereka ditegur," ujar Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu geram karena masih ada ratusan dearah yang belum melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Dikatakannya, sebanyak 103 daerah belum menganggarkan jaringan pengaman sosial (JPS) sebagai dampak pandemi Covid-19. Kemudian ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi akibat Corona.

Bahkan kata Jokowi, ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran daerah untuk penanganan Covid-19.

"Artinya, ada di antara kita yang masih belum memiliki respon dan memiliki feeling dalam situasi yang tidak normal ini," ucap dia.

Tak hanya itu, Jokowi juga meminta Mendagri dan Menkeu untuk membuat pedoman bagi daerah untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran kegiatan-kegiatan di APBD 2020.

Sehingga, kata Jokowi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki satu misi dalam mengatasi penyebaran Covid-19.

"Saya minta Mendagri dan Menkeu membuat pedoman bagi daerah-daerah untuk melakukan realokasi dan refocusing angaran kegiatan-kegiatan yang ada. Sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki satu visi, memiliki prioritas yang sama untuk mengatasi penyebaran Covid-19," katanya.

Sumber: Suara.com