Dampak kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Bali yang berlangsung sejak 12 Oktober 2026 masih menjadi sorotan DPRD Bali. Dalam Rapat Paripurna ke-55 DPRD Bali di Denpasar, Senin (26/10/2026), sejumlah fraksi menyampaikan tuntutan dan usulan agar krisis serupa tidak kembali terjadi.

Fraksi Demokrat-NasDem menuntut Pertamina memberikan kompensasi kepada masyarakat Bali. Fraksi Golkar mengusulkan pembentukan badan koordinasi ketahanan pasokan BBM, sedangkan Fraksi Gerindra-PSI meminta bukti nyata dalam penanganan krisis. 

Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali merasa “di-prank” oleh janji bahwa persoalan pasokan BBM akan segera selesai.

Sikap fraksi-fraksi tersebut disampaikan dalam pandangan umum terhadap Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027.

Juru bicara Fraksi Demokrat-NasDem, I Komang Wirawan, menegaskan Pertamina harus bertanggung jawab atas dampak kelangkaan BBM yang dirasakan masyarakat.

“Maka kami Fraksi Demokrat Nasdem menuntut pertanggungjawaban Pertamina dan jajarannya untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat Bali berupa kompensasi yang dibayarkan langsung melalui penyaluran dan pembagian CSR kepada seluruh rakyat Bali,” ujar Komang Wirawan.

Sementara itu, Fraksi Golkar mengusulkan pembentukan mekanisme koordinasi khusus untuk mengawasi kebutuhan dan distribusi BBM di Bali. Usulan tersebut disampaikan juru bicara fraksi, Drs. I Wayan Gunawan.

“Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Bali mengkaji pembentukan Badan Koordinasi Penanganan dan Ketahanan Pasokan BBM Provinsi Bali atau membentuk unit koordinasi khusus untuk memantau kebutuhan dan distribusi BBM serta mengantisipasi potensi gangguan pasokan sejak dini,” kata Wayan Gunawan.

Fraksi PDI Perjuangan melalui Ni Kadek Darmini juga meminta pengalaman antrean BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat kesiapsiagaan pemerintah.

“Pengalaman dalam penanganan BBM hendaknya menjadi momentum untuk membangun sistem antisipasi yang lebih kuat, sehingga Bali tidak hanya mampu merespon saat terjadi krisis, tetapi juga memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko,” kata Darmini.

Di sisi lain, Fraksi Gerindra-PSI menilai penanganan krisis BBM tidak cukup hanya dengan pernyataan. Juru bicara fraksi, Gede Harja Astawa, meminta pemerintah menunjukkan langkah konkret.

“Masyarakat lebih memilih bukti daripada pernyataan. Pernyataan memang diperlukan untuk menjaga kondusivitas, tetapi realitas tidak bisa diubah dengan ungkapan, hanya dengan tindakan nyata,” ujar Harja Astawa.

Usai rapat paripurna, Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta turut menanggapi penanganan kelangkaan BBM yang sempat memicu antrean di sejumlah SPBU. Ia mengungkapkan, dalam rapat awal penanganan krisis, pihak Pertamina dan Migas sempat menyampaikan bahwa persoalan akan selesai keesokan harinya.

“Ketika rapat pertama kami mendampingi, bahkan dari Pertamina dan Migas menyampaikan gak apa-apa besok aja clear. Akhirnya Pak Gubernur juga menyampaikan hal seperti itu. Akhirnya di-prank gubernur kita, diprank pada saat itu. Ternyata tidak seperti itu,” kata Wagub.

Menyikapi hal tersebut, Pemprov Bali kini meminta data menyeluruh mengenai pasokan BBM dan LPG dari PT Pertamina Patra Niaga sebagai bahan evaluasi dan antisipasi.

“Jadi kami sekarang ini wajib hukumnya untuk meminta data yang seutuhnya kepada PT Patra Niaga kaitannya dengan solar, BBM, dan gas LPG yang 3 kilo itu,” ujarnya.

Selain meminta data pasokan, Pemprov Bali juga berencana mengusulkan penyediaan cadangan depo BBM di Bali untuk memperkuat ketahanan pasokan dan mencegah terulangnya gangguan serupa.

“Dan bila perlu nanti kami akan usulkan juga kaitannya dengan cadangan depo yang ada di Bali sehingga tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi,” kata Giri.