Pemerintah Pusat memberikan perhatian khusus terhadap Bali dalam penanganan Covid-19. Di mana Bali menjadi salah satu dari 10 provinsi yang mendapat prioritas penanganan Covid-19. 

Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster dalam rapat kerja dan pengarahan Ketua Satgas Covid-19 Nasional bersama Satgas Penanganan Covid-19 se-Bali yang berlangsung secara video conference dari Rumah Jabatan Jayasabha, Denpasar, Jumat (9/10). 

“Bali dianggap bisa menjadi etalase dalam penanganan Covid-19 di Indonesia,” ungkap Gubernur Koster seraya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian khusus Pemerintah Pusat dalam penanganan Covid-19 di Bali. Di mana dalam rapat kerja ini, juga tampak dihadiri Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Kapolda Bali Kapolda Bali, Irjen (Pol) Petrus Reinhard Golose, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Kurnia Dewantara beserta jajaran terkait.

Dengan perhatian itu, pihaknya akan berupaya penuh untuk terus menekan angka pertambahan positif Covid-19. Di mana dalam beberapa hari terakhir, lanjut dia, menunjukkan kemajuan yang cukup mengembirakan dengan angka kesembuhan yang meningkat tajam. 

“Selain upaya-upaya teknis, kami juga terus melakukan upaya lain yang sesuai dengan kearifan lokal kami di Bali. Dan untuk itu, kami selalu meminta dukungan dari Pemerintah Pusat dan terutama dari Satgas Nasional. Semoga Bali bisa secepatnya terbebas dari pandemi ini,” kata pria asal Sambiran, Buleleng ini.

Sementara itu, Kepala Satgas Nasional Penanganan Covid-19 sekaligus Kepala BNPB, Letjen Doni Monardo yang hadir langsung di Bali mengatakan, Pemerintah Pusat melalui Satgas melakukan berbagai upaya untuk mendukung penuh sejumlah provinsi yang dianggap memiliki peningkatan kasus, termasuk Bali. 

“Saat ini masih ada masyarakat yang menganggap dirinya tidak mungkin terpapar Covid-19 berdasakan data BPS. Jumlahnya 17 persen yang angka riilnya hampir 45 juta orang. Termasuk di Bali yang sekitar 20,78 persen masyarakatnya ada yang merasa tidak mungkin terpapar. Ini adalah angka yang sangat besar dan untuk itu, langkah dan upaya untuk memutus mata rantai ini harus ditingkatkan lagi,” tandas Doni. 

Menurut dia, sosialisasi disiplin protokol kesehatan (prokes) merupakan hal mendesak yang harus jadi prioritas setiap kepala daerah, baik melalui media massa ataupun media sosial. 

“Satgas sendiri telah bekerjasama dengan Dewan Pers dan sejumlah media untuk mendukung dan mengisi program yang dalam hal ini berhubungan dengan perubahan perilaku masyarakat. Penyampaian informasi dengan kearifan lokal, dengan bahasa-bahasa setempat juga tak kalah penting karena sekali lagi pemahaman yang kurang akan berbahaya, tentang apa itu new normal, apa itu sosial distancing, dan lainnya,” katanya. 

“Covid ini sangat berbahaya karena bukan ditularkan oleh hewan, tapi dari manusia ke manusia dan orang yang kemungkinan besar menularkan adalah orang terdekat, keluarga, kerabat, teman jadi harus dipahami betul masker, cuci tangan dan jaga jarak adalah prioritas untuk saat ini,” imbuh Doni.

Doni Monardo juga mengingatkan bahwa sampai saat ini vaksin untuk Covid-19 belum ada dan jika pun sudah ada, distribusinya tidak bisa serta merta untuk keseluruhan masyarakat namun perlu tahapan-tahapan lagi. 

“Jadi untuk saat ini, vaksin terbaik adalah patuh dan disiplin (protokol kesehatan-red). Sudah lebih dari satu juta orang yang meninggal di seluruh dunia, sudah lebih dari 35 juta orang terpapar. Sudah sangat banyak tenaga kesehatan kita yang gugur menjalankan tugasnya sebagai pahlawan kemanusiaan dan kita tidak ingin ini terus terjadi, sungguh tidak sebanding dengan kesadaran kita untuk mematuhi prokes,” katanya menegaskan.