Bantuan Pemerintah Jadi Tak Maksimal Karena Data Semrawut

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Bantuan Pemerintah Jadi Tak Maksimal Karena Data Semrawut

Senin, 1 Maret 2021, 15:00 WITA Follow

bbn/ilustrasi/net

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Data bantuan pemerintah saat ini masih belum terintegrasi dengan baik atau semrawut lantaran adanya empat tantangan serius yang tengah dihadapi oleh pemerintah.

"Pertama, tantangan penting kita mulai dari belum adanya standarisasi kuat dan solid dalam data bantuan pemerintah," ungkap Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Taufik Hanafi dalam acara Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Tahun 2021, Senin (1/3/2021) dikutip dari Liputan6.com.

Taufik menjelaskan, akibat belum adanya standarisasi menyebabkan banyaknya data penerima yang tidak lengkap. Diantaranya NIK tidak lengkap, penerima bantuan tidak disertai NIK, hingga kurangnya pemutakhiran terhadap data lokasi domisili termasuk status pekerjaan.

Tantangan kedua, ialah terdapat tumpang tindih data. Dia bilang, ini menjadi pangkal persoalan atas minimnya akurasi untuk penentuan target bantuan.

"Contoh terdapat KK yang menerima sembako regular dan sembako perluasan. Di sisi lain, terdapat beberapa NIK dalam satu KK yang menerima bantuan yang sama," bebernya.

Hambatan selanjutnya, ialah proses verifikasi dan validasi belum tertata rapi. Walhasil, mengakibatkan masih adanya temuan duplikasi data di sejumlah daerah.

"Contoh, 1 NIK digunakan dengan 6 nama berbeda dalam penerima PKH, sehingga seluruh nama tersebut menerima bantuan PKH. Ini penting dan bagaimana lakukan updating data daerah. Ini tugas luar biasa," ucapnya.

Keempat, belum mumpuninya ketrampilan SDM untuk komputasi dan analisa data untuk pemadanan data penerima bantuan. Sehingga kasus ada data yang tidak padan lumrah ditemui.

"Jadi, empat tantangan penting ini erat kaitannya dengan tata kelola data, Perpres satu data Indonesia itu hadir untuk merespon berkaitan dengan tata kelola data. Kita akan fokus pada bagaimana kita memperkuat tata kelola, sehingga data bantuan pemerintah itu bisa diintegrasikan dengan baik," ujar dia menekankan.