Jepang Krisis Populasi, Jumlah Warga Anjlok di Semua Prefektur

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Jepang Krisis Populasi, Jumlah Warga Anjlok di Semua Prefektur

Kamis, 27 Juli 2023, 00:10 WITA Follow

beritabali.com/cnnindonesia.com/Jepang Krisis Populasi, Jumlah Warga Anjlok di Semua Prefektur

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, DUNIA.

Untuk pertama kalinya Jepang mencatat rekor populasi terendah pada 2022. Penurunan populasi ini bahkan terjadi di semua prefektur di Jepang.

Menurut data pemerintah Jepang per Rabu (26/7), jumlah populasi di Jepang turun selama 14 tahun berturut-turut.

Dilansir AFP, Kementerian Dalam Negeri Jepang mencatat bahwa jumlah orang Jepang turun 800.523 atau 0,65 persen pada tahun 2022. Selain itu untuk pertama kalinya, jumlah populasi turun di seluruh total 47 prefektur di Jepang.

Kemendagri Jepang menyebut penurunan populasi secara keseluruhan merupakan penurunan tertajam yang tercatat sejak tahun 1968.

"Penurunan jumlah anak dan populasi adalah masalah penting yang melibatkan masalah sosial, ekonomi, dan kesejahteraan sosial Jepang," kata juru bicara pemerintah, Hirokazu Matsuno.

Sebaliknya, jumlah populasi warga negara asing di Jepang justru meningkat dengan rekor 289.498 orang atau 10,7 persen menjadi 2.993.839 orang. Ini merupakan kenaikan jumlah WNA tertinggi sejak 2013.

Jepang punya aturan imigrasi yang cukup ketat. Namun beberapa tahun terakhir, Negeri Matahari Terbit mulai melonggarkan batasan secara bertahap, demi mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja.

Untuk itu pemerintah Jepang berencana mendorong perempuan dan orang lanjut usia, untuk memasuki angkatan kerja lewat reformasi pasar tenaga kerja.

Negara berpenduduk 125 juta jiwa ini mencatat kurang dari 800 ribu angka kelahiran tahun lalu. Sementara itu biaya perawatan lansia justru melonjak.

Bulan lalu Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meluncurkan rencana dengan anggaran USD25 miliar (setara Rp375 triliun) untuk mendukung kaum muda dan keluarga meningkatkan angka kelahiran yang semakin anjlok di negara itu. (sumber: cnnindonesia.com)