Waspada Efek Psikologis Kebijakan PPN 12 Persen Agar Tidak Berdampak Inflasi

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Waspada Efek Psikologis Kebijakan PPN 12 Persen Agar Tidak Berdampak Inflasi

Sabtu, 21 Desember 2024, 22:17 WITA Follow

beritabali/ist/Waspada Efek Psikologis Kebijakan PPN 12 Persen Agar Tidak Berdampak Inflasi.

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi dalam mengendalikan inflasi yang berpotensi meningkat selama perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Ajakan ini disampaikan dalam High-Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjelang Nataru, yang dirangkai dengan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), di Ruang Tirta Gangga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Jumat (20/12/2024).

Sekda Dewa Indra memaparkan tiga faktor utama penyumbang inflasi yang perlu diantisipasi oleh jajaran TPID, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pertama, momentum Nataru yang meningkatkan permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pangan strategis, baik dari penduduk lokal maupun wisatawan.

"Pada akhir tahun, permintaan kebutuhan pokok strategis meningkat. Hal ini tak hanya untuk masyarakat lokal, tetapi juga wisatawan yang berkunjung ke Bali. Berdasarkan data PHRI, tingkat hunian hotel diprediksi mencapai minimal 80 persen," jelasnya.

Kedua, ia menyoroti cuaca ekstrem yang melanda Bali. Informasi dari BMKG menyebutkan cuaca ekstrem ini berpotensi mengganggu pasokan kebutuhan pokok strategis. "Jika tidak ditangani, gangguan pasokan ini dapat mempengaruhi angka inflasi," ungkapnya.

Ketiga, penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen mulai 1 Januari 2025 juga menjadi perhatian. Sekda Dewa Indra berharap kebijakan ini tidak memicu pembelian berlebihan oleh masyarakat sebelum penerapannya. "Kita harus waspada agar efek psikologis akibat kebijakan ini tidak berdampak pada kenaikan harga," ujarnya.

Ia meminta TPID di tingkat kabupaten/kota untuk merapatkan barisan dan merancang program pengendalian inflasi. "Perhatikan komoditas yang berpotensi menyumbang inflasi. Pastikan kebutuhan masyarakat pada Nataru terpenuhi," tegasnya. Selain itu, ia mendorong kolaborasi antara perumda lintas kabupaten/kota untuk menjaga ketersediaan dan keamanan pasokan kebutuhan pokok masyarakat.

Dewa Indra juga memaparkan angka inflasi Bali pada November 2024, yaitu 0,50% secara month-to-month (mtm) dan 2,50% secara year-on-year (yoy). Komoditas penyumbang inflasi meliputi bawang merah, tomat, dan cabai. Namun, ia memastikan stok beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan pangan lainnya mencukupi.

"Kami menjamin ketersediaan pangan memadai. Karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk membeli secukupnya saja. Distribusi juga dipastikan lancar melalui dukungan lintas sektor, termasuk Dinas Perhubungan," imbuhnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, R. Erwin Soeriadimadja, menyatakan dukungannya terhadap langkah pengendalian inflasi yang dilakukan Pemprov Bali bersama pemerintah kabupaten/kota. Ia optimistis inflasi Bali dapat dikendalikan sesuai koridor nasional, yaitu 2,5 persen plus minus satu.

Selain rapat koordinasi, kegiatan high-level meeting TPID dan TP2DD juga diisi dengan penyerahan bantuan kepada kelompok tani serta penyerahan komitmen digitalisasi kepada bupati dan wali kota se-Bali.