Fraksi Gerindra DPRD Bali Soroti Kenaikan PBB P2, Minta Evaluasi Pajak yang Membebani

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Fraksi Gerindra DPRD Bali Soroti Kenaikan PBB P2, Minta Evaluasi Pajak yang Membebani

Kamis, 21 Agustus 2025, 09:09 WITA Follow

bbn/dok beritabali/Fraksi Gerindra DPRD Bali Soroti Kenaikan PBB P2, Minta Evaluasi Pajak yang Membebani.

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Kenaikan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di sejumlah wilayah Bali menuai sorotan.

Kenaikan yang mencapai hingga 1.000 persen dianggap tidak sejalan dengan kondisi masyarakat yang menopang sektor pariwisata.

Anggota DPRD Bali Gede Harja Astawa menilai kebijakan tersebut justru memberatkan warga. Ia menekankan bahwa masyarakat lokal adalah penopang utama pariwisata yang menghasilkan Pajak Hotel dan Restoran (PHR).

”Semestinya pajak diringankan untuk masyarakat kita sebagai penopang pariwisata. Pendapatan Badung sebesar Rp10 triliun lebih bisa subsidi sebenarnya. Baik masyarakat Badung maupun masyarakat lainnya. Tidak mesti membebankan pajak semakin bertambah ke masyarakat kita,” ucap Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali ini.

Harja juga menyoroti lahan non-komersial milik masyarakat lokal yang ikut mengalami lonjakan pajak. Menurutnya, seharusnya APBD yang besar bisa digunakan untuk memberi subsidi, bukan menambah beban pajak baru.

Ia pun mempertanyakan alasan pemerintah daerah menaikkan PBB P2 di saat efisiensi anggaran sudah dilakukan, termasuk pengurangan perjalanan dinas.

”Apalagi pak Prabowo menekan hal hal tidak bermanfaat. Perjalanan dinas sudah dikurangi. Sangat dikurangi. Meski ada tambahan dana dari sana. Ini kan tambahan dana ada kemudian juga dibebankan pajak juga,” ujar Harja belum lama ini.

Lebih jauh, Harja mengingatkan agar kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah tidak terulang di Bali. Kebijakan menaikkan pajak memicu demonstrasi massal yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan.

”Hanya sebagai warning saja semua masyarakat tidak menyangka Pati ending seperti itu dan itu mengganggu jalan pemerintah pusat,” imbuh Dewan asal Buleleng ini.

Ia menegaskan bahwa Gubernur Bali serta bupati/wali kota sebaiknya mengelola anggaran secara bijak agar pembangunan tetap berjalan tanpa menambah beban masyarakat.

”Mohon evaluasi dan kebijaksanaan. Pembangunan meningkat tanpa membebani masyarakat terlalu berat,” tandasnya.