Karangasem Raih IRH Tertinggi, Jadi Role Model Reformasi Hukum Daerah

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Karangasem Raih IRH Tertinggi, Jadi Role Model Reformasi Hukum Daerah

Selasa, 9 September 2025, 10:26 WITA Follow

beritabali/ist/Karangasem Raih IRH Tertinggi, Jadi Role Model Reformasi Hukum Daerah.

BERITABALI.COM, KARANGASEM.

Karangasem kembali membuktikan diri sebagai daerah yang layak menjadi teladan dalam tata kelola hukum di tingkat regional.

Dengan raihan Indeks Reformasi Hukum (IRH) 99,16% pada tahun 2024, Karangasem bukan hanya mencatatkan skor tertinggi di Bali, tetapi juga menegaskan dirinya sebagai role model penerapan reformasi hukum di daerah.

Prestasi ini tidak datang begitu saja. Melalui komitmen yang konsisten, Pemkab Karangasem di bawah kepemimpinan Bupati I Gusti Putu Parwata terus mendorong penyempurnaan regulasi agar lebih harmonis, transparan, akuntabel, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Penandatanganan Nota Kesepakatan bersama Kanwil Kemenkumham Bali semakin memperkuat langkah strategis Karangasem dalam menghadirkan sistem hukum daerah yang kokoh. Mulai dari harmonisasi peraturan, peningkatan literasi hukum, hingga pemberian layanan bantuan hukum gratis, semua diarahkan untuk memastikan hukum benar-benar hadir sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Menurut Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Eem Nurmanah, Karangasem tidak hanya berhasil mencapai nilai tinggi, tetapi juga menjadi salah satu kabupaten paling siap dalam melaksanakan reformasi hukum secara nyata.

Sementara itu, Bupati Karangasem menegaskan bahwa capaian ini adalah hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemkab Karangasem.
“Kami ingin menjadikan kepatuhan hukum sebagai budaya kerja, sehingga masyarakat merasakan langsung manfaatnya,” tegasnya.

Dengan capaian gemilang ini, Karangasem bukan sekadar mencetak angka prestasi, tetapi juga memberikan inspirasi bagi daerah lain di Indonesia. Reformasi hukum bukan lagi jargon, melainkan fondasi nyata bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik.