Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali memperkuat sinergi dengan empat perguruan tinggi di Pulau Dewata melalui pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Literasi dan Inklusi Keuangan (KKN LIK) 2026. Program ini menjadi upaya memperluas pemerataan literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat hingga tingkat desa.

Empat perguruan tinggi yang terlibat dalam program tersebut yakni Universitas Udayana, Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Warmadewa, dan Universitas Dhyana Pura. Kolaborasi ini merupakan bagian dari strategi OJK Provinsi Bali untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sektor jasa keuangan sekaligus mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat.

Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman mengatakan peningkatan literasi dan inklusi keuangan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi.

“OJK tidak dapat berjalan sendiri dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di daerah khususnya di Provinsi Bali. Diperlukan aliansi strategis untuk mewujudkannya, bersama bergotong royong “Sagilik Saguluk, Salunglung Sabayantaka. Paras Paros Sarpanaya,” kata Parjiman saat penutupan pembekalan khusus KKN LIK 2026 di Kantor OJK Provinsi Bali, Kamis (9/7).

Pembekalan peserta KKN LIK 2026 dilaksanakan di beberapa lokasi. Mahasiswa dari Universitas Udayana, Universitas Warmadewa, dan Universitas Dhyana Pura mengikuti pembekalan di Kantor OJK Provinsi Bali. Sementara mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha mendapatkan pembekalan di Fakultas Kedokteran kampus tersebut.

Program KKN LIK 2026 akan berlangsung sepanjang Juli hingga Agustus 2026 dengan melibatkan 687 mahasiswa yang ditempatkan di 50 desa pada sembilan kabupaten/kota di Bali, meliputi Kabupaten Badung, Tabanan, Gianyar, Klungkung, Jembrana, Karangasem, Buleleng, Bangli, serta Kota Denpasar.

Mahasiswa akan menjalankan berbagai program edukasi keuangan di desa-desa sasaran, mulai dari Edukasi Ngiring ke Banjar, Edukasi Keluarga Cerdas Keuangan, Edukasi Sekolah, Edukasi Pemuda Desa, hingga pelaksanaan survei potensi desa serta survei literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Sebelum diterjunkan ke lapangan, seluruh peserta memperoleh pembekalan khusus dari OJK Provinsi Bali mengenai berbagai materi penting, seperti pengenalan tugas dan fungsi OJK, pelindungan konsumen, kewaspadaan terhadap kejahatan di sektor jasa keuangan, pengelolaan keuangan, serta berbagai tema edukasi lainnya.

Pembekalan dilaksanakan secara bertahap, yakni pada 6 Juli 2026 untuk Universitas Udayana, 8 Juli 2026 bagi Universitas Pendidikan Ganesha, dan 9 Juli 2026 untuk Universitas Warmadewa serta Universitas Dhyana Pura.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Rektor Universitas Warmadewa Prof. Dr. Ir. I Gde Suranaya Pandit, M.P., Wakil Rektor Universitas Dhyana Pura Dr. Ni Made Diana Erfiani, S.S., M.Hum., Ketua LPPM Universitas Warmadewa Dr. Partiwi Dwi Astuti, S.E., M.Si., Ak., CA., Ketua LPPM Universitas Pendidikan Ganesha Prof. Dr. I Gusti Lanang Agung Parwata, S.Pd., M.Kes., Ketua Koordinator KKN Universitas Udayana Dr. I Ketut Mangku Budiasa, S.Pt., M.Si., serta dosen pendamping desa di 50 lokasi KKN LIK 2026.

Program KKN LIK 2026 menjadi penyelenggaraan keempat sejak pertama kali digelar pada 2023. Selama periode 2023 hingga 2025, program tersebut telah menjangkau 100 desa di seluruh Bali dengan melibatkan lebih dari 1.500 mahasiswa.

Sebagai bentuk apresiasi, seluruh peserta KKN LIK 2026 memperoleh perlindungan berupa jaminan jiwa dan kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, civitas akademika yang telah memiliki Rekening Dana Nasabah (RDN) juga mendapatkan top up dana investasi di pasar modal dari Bursa Efek Indonesia.

OJK Provinsi Bali berharap perangkat desa dan masyarakat di seluruh desa sasaran dapat berpartisipasi aktif mendukung berbagai kegiatan edukasi yang dilaksanakan mahasiswa selama program berlangsung.

Ke depan, OJK Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi bersama pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha jasa keuangan, serta para pemangku kepentingan lainnya guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.