Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Kamis, 16 Juli 2026
Kejari Jembrana-PDAM Perpanjang Kerja Sama Pendampingan Hukum
beritabali/ist/Kejari Jembrana-PDAM Perpanjang Kerja Sama Pendampingan Hukum.
BERITABALI.COM, JEMBRANA.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana bersama Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Amertha Jati kembali memperkuat sinergi melalui perpanjangan nota kesepahaman (MoU) tentang pendampingan dan bantuan hukum. Kerja sama yang diperbarui pada 2026 ini menjadi perpanjangan untuk keempat kalinya.
Kesepakatan tersebut merupakan bentuk komitmen kedua belah pihak dalam memperkuat tata kelola perusahaan daerah sekaligus memastikan pelayanan air minum kepada masyarakat Kabupaten Jembrana berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana, Salomina Meyke Saliama, mengatakan kerja sama ini menjadi salah satu bentuk dukungan Kejaksaan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya dalam menjalankan pelayanan publik di sektor penyediaan air bersih.
Menurutnya, dalam menjalankan tugasnya, PDAM kerap menghadapi berbagai persoalan hukum, mulai dari ketidakpuasan pelanggan, tunggakan pembayaran rekening air, hingga persoalan pengeboran air tanah tanpa izin. Karena itu, pendampingan hukum dinilai penting agar setiap penyelesaian dilakukan sesuai regulasi.
"Kerja sama ini bukan sekadar penandatanganan nota kesepahaman, tetapi menjadi sarana bagi Kejaksaan untuk memberikan dukungan kepada PDAM, terutama melalui langkah-langkah pencegahan agar ke depan tidak terjadi kesalahan prosedur dalam pelaksanaan tugas maupun pelayanan kepada masyarakat," ujar Salomina.
Ia menegaskan, Kejaksaan Negeri Jembrana akan terus memberikan pendampingan hukum serta masukan kepada PDAM agar pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung optimal tanpa mengabaikan aspek hukum dan tata kelola yang baik.
Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Tirta Amertha Jati, I Gede Puriawan, menyambut positif perpanjangan kerja sama tersebut. Menurutnya, dukungan dari Kejaksaan memiliki peran penting dalam mendukung operasional perusahaan daerah.
"Kerja sama ini sangat bermanfaat bagi PDAM. Kami berharap tidak berhenti pada penandatanganan MoU saja, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk pendampingan hukum yang nyata sehingga memberikan manfaat bagi perusahaan," katanya.
Puriawan menjelaskan, sebagai perusahaan milik daerah, PDAM tidak hanya dituntut memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, tetapi juga memiliki tanggung jawab menyediakan pelayanan air bersih yang cepat, maksimal, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menambahkan, pendampingan dari Kejaksaan juga menjadi langkah strategis dalam menghadapi berbagai persoalan hukum, termasuk apabila muncul gugatan dari pelanggan. Dengan adanya pendampingan tersebut, setiap penyelesaian diharapkan dapat dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Editor: Redaksi
Reporter: bbn/jbr
Iklan Sponsor
Berita Terpopuler
Pemuda di Kintamani Ditemukan Tewas Tergantung di Kebun
Dibaca: 3701 Kali
Positif Ekstasi, Kanit Reskrim Polsek Kuta Ditahan Propam Polda Bali
Dibaca: 1379 Kali
Menhub Setuju Bandara Letkol Wisnu Dikembangkan di Bali Utara
Dibaca: 1304 Kali
Risiko terhadap Momentum Digital Indonesia
Dibaca: 1252 Kali
The Greatest Showcase Jadi Event Mermaid Pertama Terbesar di Indonesia
Dibaca: 1093 Kali
ABOUT BALI
Tradisi Mepatung di Bangli, Penampahan Galungan yang Pererat Persaudaraan
Video Langka Calonarang dan Janger Pegok 1937 Ditemukan di Jerman
Tradisi Wadak di Mengani Tetap Lestari, Desa Batasi Satu Godel Setahun
Wali Panguangan, Tradisi Sakral Syukuran Panen di Desa Mengani Bangli
