Provinsi Bali resmi menjadi salah satu daerah percontohan dalam pelaksanaan program digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang digagas pemerintah pusat. Menyambut kepercayaan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan kesiapan untuk mempercepat seluruh tahapan implementasi agar program dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

Komitmen itu disampaikan Gubernur Koster saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos di 43 kabupaten/kota yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Lantai 3 Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tersebut juga membahas rencana kunjungan kerja Presiden RI ke Surabaya dan Bali pada Juli mendatang untuk meninjau perkembangan pelaksanaan program digitalisasi bansos.

Gubernur Koster menyampaikan apresiasi atas penunjukan Bali sebagai salah satu wilayah percontohan dalam penerapan sistem penyaluran bantuan sosial berbasis digital.

“Kami memandang program ini sangat penting dan memang harus segera diterapkan untuk penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran dan akuntabel. Jadi, kami sangat mendukung program ini,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Bali telah menyusun berbagai tahapan implementasi. Meski demikian, Koster mengakui capaian jumlah pendaftar masih belum maksimal karena dalam dua pekan terakhir aktivitas masyarakat di Bali banyak dipengaruhi rangkaian hari raya keagamaan.

“Ini karena dalam dua minggu terakhir di Bali banyak hari raya. Sepulang dari rakor ini, kami akan tancap gas. Secara sistem, kami telah menyusun tahapan yang konkret untuk dilaksanakan,” ujarnya.

Gubernur Koster optimistis proses pendaftaran dapat diselesaikan lebih cepat dibanding daerah lain. Ia menargetkan seluruh proses pendaftaran rampung paling lambat pada akhir Juli 2026.

“Bali ini kecil, jadi seharusnya bisa lebih cepat,” imbuhnya.

Untuk mempercepat pelaksanaan di lapangan, Koster berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan tambahan berupa tenaga pendamping agar proses pendaftaran mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat banjar.

“Terkait rencana kunjungan Bapak Presiden, kami akan menyiapkan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengapresiasi dukungan seluruh pemerintah daerah terhadap program digitalisasi bantuan sosial. Ia meminta seluruh kepala daerah yang menjadi lokasi percontohan menjaga koordinasi agar target pendaftaran dapat segera tercapai.

Secara khusus, Luhut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali yang dinilai menunjukkan komitmen kuat dalam mengawal implementasi program tersebut.

“Paling lambat, saya harap akhir Agustus pendaftaran telah rampung sehingga peluncuran bisa dipercepat,” ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut digelar sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi penyaluran program perlindungan sosial melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI). Program ini sekaligus menjadi perluasan pelaksanaan uji coba digitalisasi perlindungan sosial di 43 kabupaten dan kota di Indonesia.

Menurut Tito, percepatan digitalisasi bantuan sosial diharapkan menjadi fondasi bagi pengembangan Government Technology (GovTech) Indonesia sehingga penyaluran bantuan pemerintah ke depan semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.