Bali Raih Peringkat Kedua Indeks Demokrasi Indonesia 2025

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Bali Raih Peringkat Kedua Indeks Demokrasi Indonesia 2025

Kamis, 21 Mei 2026, 19:37 WITA Follow

beritabali/ist/Bali Raih Peringkat Kedua Indeks Demokrasi Indonesia 2025.

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Pemerintah Provinsi Bali kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih peringkat kedua Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025.

Capaian tersebut diumumkan dalam kegiatan Kick Off Evaluasi Nasional Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025 yang berlangsung di Horison Ultima Sentraland, Simpang Lima, Semarang, Kamis (21/5/2026).

Provinsi Bali berhasil memperoleh nilai 89,73 dan menempati posisi kedua nasional, tepat di bawah Daerah Istimewa Yogyakarta yang meraih nilai 89,79. Sementara Jawa Tengah berada di posisi ketiga dengan nilai 86,72. Hasil tersebut menunjukkan konsistensi Bali dalam menjaga kualitas demokrasi daerah di tengah keterbatasan anggaran.

Tak hanya mempertahankan posisi, Bali juga mencatat peningkatan nilai IDI sebesar 0,39 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan paling signifikan terjadi pada aspek kebebasan, khususnya indikator pemenuhan hak-hak pekerja.

Penghargaan tersebut diterima Pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali dan diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Lodewijk F. Paulus.

Dalam sambutannya, Lodewijk menyampaikan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas pembangunan nasional dan efektivitas kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Pemerintah Provinsi Bali dinilai berhasil menjaga stabilitas politik daerah, memperkuat tata kelola demokrasi yang inklusif, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Capaian tersebut juga menjadi motivasi bagi Pemprov Bali untuk terus memperkuat sistem demokrasi yang partisipatif, adil, dan berkelanjutan.

Dalam agenda evaluasi nasional tersebut turut dibahas rencana pengembangan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia hingga tingkat kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Selain itu, pemerintah pusat juga mendorong penyusunan rencana aksi daerah guna memperkuat kualitas demokrasi yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Pemerintah menegaskan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki daerah, tetapi juga komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan tata kelola yang responsif, inklusif, dan berpihak kepada masyarakat.