Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Selasa, 27 Oktober 2026
BPK : Banyak Rekening
Negara
images.google.com
BERITABALI.COM, JEMBRANA.
Kebocoran keuangan baik di daerah maupun di pusat salah satunya disebabkan lantaran banyaknya rekening-rekening "liar" yang tidak dilaporkan oleh penyelenggara negara. Hal itu yang mengakibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menolak memberikan opini disclaimer terhadap hasil pemeriksaan keuangan di lembaga-lembaga penyelenggara negara tersebut.
"Selama tahun 2007, masih banyak keuangan pemerintah terutama di pusat yang masih disclaimer karena banyak rekening-rekening 'liar' yang tidak dilaporkan. Sampai saat ini rekening-rekening tersebut masih diselidiki oleh KPK," terang Kepala Perwakilan Bali BPK RI, I Gede Kastawa saat menyampaikan sosialisasi kebijakan umum audit BPK terhadap keuangan daerah di Aula Jimbarwana, Kantor Bupati Jembrana, Kamis (12/2).
Dalam menuwujudkan pemerintahan yang baik dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), pria asal Bondalem, Buleleng ini menegaskan selain akan mengaudit laporan keuangan daerah karena wajib dilakukan mandatory, pihaknya juga membidik kegiatan-kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kegiatan-kegiatan yang menyerap anggaran cukup banyak dan kegiatan-kegiatan yang rawan KKN.
"Nantinya hasil pemeriksaan BPK akan memberikan opini yang bisa berupa wajar tanpa perkecualian, wajar dengan perkecualian, disclaimer dan tidak wajar," jelasnya.
Dari pengalaman audit yang telah dijalaninya, mantan Kepala Perwakilan BPK DKI Jakarta dan Banten ini memberikan gambaran kalau sebagian besar kesalahan pengelolaan keuangan daerah disebabkan karena perencanaan anggaran belum dapat dijadikan kendali pelaksanaan anggaran. "Selain itu ada juga karena kelalaian petugas yang disebabkan karena ketidaktahuan atau ketidakmampuan melaksanakan tugas tersebut," terangnya.
Kastawa juga tidak memungkiri kalau kesalahan pengelolaan anggaran juga disebabkan karena seringnya terjadi perubahan aturan yang terkait pengelolaan keuangan daerah serta adanya struktur birokrasi yang belum mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
Reporter: bbn/dey
Berita Terpopuler
Mess di Panjer Diserang 19 Orang, Empat Pemuda Luka
Dibaca: 5904 Kali
Perempuan 36 Tahun Akhiri Hidup di Kamar Kos Tulikup Gianyar
Dibaca: 4630 Kali
Rem Blong, Dua Pria Tewas Kecelakaan di Sukasada
Dibaca: 2595 Kali
Telkom Resmi Spin-Off Infrastruktur Fiber ke InfraNexia
Dibaca: 2239 Kali
Menkum Dorong WIPO Buat Standar Global Royalti, Karya AI Tak Dilindungi
Dibaca: 2210 Kali
ABOUT BALI
Misteri Lontar Lombok yang Tersimpan di Museum Dukuh Penaban Karangasem
Nyenuk Ngingkup di Tampaksiring Kembali Digelar Setelah 48 Tahun
Guruh Sudah Meramal Overtourism Bali pada Lagu "Chopin Larung" 1975
Ban Truk Meledak, Sopir Tewas di Rest Area Pekutatan
