Dewan Minta Turunkan Standar IP

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Dewan Minta Turunkan Standar IP

Jumat, 24 April 2009, 14:18 WITA Follow

images.google.com

BERITABALI.COM, JEMBRANA.

Tidak ingin lengser dengan membisu, anggota DPRD Jembrana periode 2004-2009 makin kencang menyoroti berbagai kebijakan yang turun dari eksekutif. Selain ngebut membahas rancanga peraturan daerah (ranperda), eksekutif juga minta agar standar indeks prestasi (IP) dalam perekrutan CPNS selanjutnya diturunkan.

Dewan menilai dalam perekrutan CPNS selama ini, pihak eksekutif cenderung tidak transparan baik dari perencanaan, perekrutan maupun pengumuman kelulusan. Selain itu, dalam perekrutan CPNS selama ini, dewan merasa tidak dilibatkan.

“Kami merasa tidak pernah diajak bicara terkait masalah perekrutan CPNS,” ujar Ketua Pansus CPNS, I Nyoman Sudharma, Jumat (24/4). Anggota Fraksi PDIP yang diperkirakan akan lengser ini juga menilai kalau standar IP minimal 3,0 yang diterapkan eksekutif tidak adil bagi warga Jembrana. “Apakah ada jaminan kalau yang IPnya 3,0 lebih baik kualitasnya dari yang IPnya 2,0. Kemudian standarisasi kebutuhan juga belum jelas. Kalau begini jelas tidak membuat kompetitif, karena menutup peluang bagi warga Jembrana sendiri,“ ujarnya.

Menurut Sudarma, kalau ingin memberdayakan masyarakat Jembrana, seharusnya IP tidak perlu dipatok tinggi-tinggi. “Misalnya standar IP 3,0 dikhususkan untuk mereka yang dari universitas swasta, sedangkan dari universitas negeri IP nya cukup di atas 2,0 untuk memberi peluang biar bersaing. Perkara lulus atau tidak saat test, itu perkara lain.Yang penting beri kesempatan dulu,” ujarnya.

Sementara itu Ketut Subadi, dari F Partai Golkar lebih menyoroti sistem rekrutmen yang dinilainya tidak transparan. “Kami harapkan agar eksekutif melibatkan kami dalam rekrutmen CPNS mendatang,” ujar politisi Partai Golkar yang juga diperkirakan gagal menmbus kursi dewan 2009-2014.

Berita Premium

•

Jalanan Denpasar Berderet Sampah, Kos-kosan Luput dari Pengelolaan

•

Legal atau Ilegal? Kadis Pariwisata Bedah Bisnis Vila di Bali

•

Kata Bule Sampah soal Proyek Energi Sampah hingga Penundaan TPA Suwung

•

Solusi Sampah Bali: Gugat Lewat Class Action dan Libatkan Swakelola

Reporter: bbn/dey

Berita Bali Premium

Berlangganan Beritabali.com PREMIUM, Pilihan Cerdas Untuk Pembaca Kritis! #DukungBeritaBali dengan berlangganan di sini https://subscribe.beritabali.com