Para pemangku kepentingan jurnalisme sepakat membentuk Koalisi Keberlanjutan Media (KKM) untuk menghadapi tantangan keberlanjutan industri media dan jurnalisme di Indonesia. Deklarasi KKM digelar di Kampus Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Deklarasi berlangsung di Gedung IASTH lantai 6, Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Pembacaan deklarasi dilakukan oleh perwakilan Presidium KKM, yakni Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN) FX Lilik Dwi Mardjianto, Ph.D., Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bayu Wardhana, dan Direktur Eksekutif Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Elin Y Kristanti.

Pada awal pendiriannya, KKM beranggotakan 20 lembaga yang berasal dari organisasi jurnalis, perusahaan pers, serikat pekerja media, lembaga bantuan hukum, media, perguruan tinggi, hingga organisasi masyarakat sipil.

Anggota tersebut terdiri atas Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Koalisi Media Alternatif (KoMA), Kompas.id/Harian Kompas, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Remotivi, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif (SINDIKASI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Tempo, Tribun News, Universitas Al Azhar Indonesia, Universitas Atma Jaya Jakarta, Universitas Indonesia, serta Universitas Multimedia Nusantara.

KKM juga memiliki enam mitra strategis, yakni BBC Media Action, Dewan Pers, International Federation of Journalists (IFJ), Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, serta Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB).

Untuk memfasilitasi kerja koalisi, tiga lembaga ditetapkan sebagai Presidium, yaitu AJI, AMSI, dan UMN. Presidium tersebut akan bekerja selama satu tahun dan selanjutnya akan dilakukan rotasi lembaga yang menjadi fasilitator koalisi.

Enam Agenda Keberlanjutan Media

Ketua Umum AJI, Nany Afrida, mengatakan pembentukan KKM menjadi momentum untuk menyatukan berbagai pemangku kepentingan dalam mencari solusi atas tantangan yang dihadapi media.

"Ini baru titik awal, dan masih akan ada tantangan ke depan yang akan dialami ," ujarnya.

Dalam kerja selanjutnya, KKM akan membahas enam isu strategis yang menjadi peta jalan koalisi. Pertama, membangun konsensus mengenai informasi berkualitas untuk publik.

Kedua, memperkuat regulasi dan tata kelola pemerintah maupun platform digital. Ketiga, memperkuat mekanisme dana publik untuk mendukung jurnalisme.

Keempat, mencegah kekerasan terhadap jurnalis dan media. Kelima, memperkuat fondasi finansial dan ekosistem informasi yang sehat. Keenam, memperkuat peran publik dalam ekosistem informasi.

Enam agenda tersebut akan menjadi dasar kerja KKM bersama berbagai pihak terkait untuk membangun ekosistem jurnalisme yang lebih berkelanjutan.

Dana Jurnalisme Jadi Sorotan

Setelah deklarasi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bertajuk Dana Jurnalisme untuk Media Berkelanjutan. Diskusi menghadirkan Direktur Ekosistem Media Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Farida Dewi Maharani, Anggota Dewan Pers Dahlan Dahi, Ketua Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Dr. Eriyanto, serta Pengurus AJI Indonesia Prof. Masduki.

Diskusi dipandu Koordinator Koalisi Media Alternatif Luviana. Masduki mengatakan keberlanjutan jurnalisme harus dipandang sebagai kepentingan publik sehingga menjadi tanggung jawab bersama.

"Harus ada gerakan kolektif, jurnalisme adalah public goods yang sangat penting bagi kehidupan bangsa maka artinya krisis dalam jurnalisme adalah krisis yang berkaitan dengan generasi bangsa ini," katanya.

Menurut Masduki, KKM merupakan bagian dari gerakan kolektif untuk membangun ekosistem media yang lebih sehat melalui penguatan regulasi, kolaborasi lintas sektor, serta mekanisme pendanaan yang berkelanjutan.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital juga menyatakan dukungan terhadap upaya memperkuat keberlanjutan media melalui kolaborasi multipihak dan penguatan regulasi.

Farida Dewi Maharani mengatakan media memiliki dua sisi, yakni sebagai entitas bisnis sekaligus entitas sosial yang memiliki kewajiban mengedukasi dan memberikan informasi kepada publik.

"Keberlanjutan media harus ditopang bersama oleh berbagai pemangku kepentingan, jumlah media yang cukup banyak, pertumbuhan cukup besar tetapi perlu memastikan media yang tumbuh ini kredibel atau mumpuni karena media itu pilar demokrasi sehingga media harus menjadi media yang kredibel," ujar Farida Dewi Maharani.

Sementara itu, Anggota Dewan Pers Dahlan Dahi menilai Dana Jurnalisme dapat menjadi instrumen untuk menjaga fungsi jurnalisme sebagai kepentingan publik, bukan sekadar membantu keberlangsungan perusahaan media.

"Dana jurnalisme menjadi instrumen yang bagus untuk menyelamatkan jurnalisme," katanya.

Dahlan juga menyampaikan bahwa proses pembahasan rancangan peraturan Dewan Pers telah melalui berbagai tahapan dan saat ini mendekati tahap penetapan menjadi keputusan Dewan Pers.

Ketua Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Eriyanto mengingatkan bahwa jurnalisme merupakan barang publik dan menjadi kebutuhan masyarakat. Karena itu, Dana Jurnalisme harus diarahkan untuk mendukung jurnalisme berkualitas.

Eriyanto juga menekankan pentingnya keberagaman sumber pendanaan agar independensi jurnalisme tetap terjaga.